BOVEN DIGOEL TO DAYS

DPRP Usulkan 5 Provinsi Baru

2008-12-30T11:06:00.000+07:00

Jayapura- DPRP mengusulkan pembentukan lima provinsi baru di tanah Papua. Pembentukan lima provinsi diwilayah paling timur dari kepulauan Nusantara ini mulai diwacanakan di kalangan para wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR) sehingga nantinya, di Papua terdapat tujuh provinsi termasuk dua provinsi yang sudah ada yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.. "Mulai diwacanakan pembentukan lima provinsi baru sehingga akhirnya di Papua terdapat tujuh provinsi termasuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Wacana pemekaran ini mulai bergulir di kalangan DPRP dan kita patut membahasnya demi kebaikan seluruh rakyat Papua," kata Ketua Komisi A DPRP, Yance Kayame,SH di Jayapura, Kamis.

Menurut dia, adapun tujuan pemekaran provinsi dan kabupaten di tanah Papua antara lain agar semakin meningkat pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Selain itu, pemekaran daerah diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan kinerja pemerintah daerah yang efektif, efisien, partisipatif, terbuka dan akuntabel kepada masyarakat.

Di samping itu, lanjut Yance Kayame, otonomi daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat Papua untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, tenteram dan sekaligus memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat Papua bagi peningkatan harkat, martabat dan harga dirinya.

Adapun lima provinsi baru yang diwacanakan untuk dibentuk adalah Provinsi Papua Tengah, Papua Utara, Papua Timur, Papua Selatan dan Provinsi Papua Barat Daya. Dan jika ditambah dengan dua provinsi yang sudah ada maka di Papua akan terdapat tujuh provinsi.

Secara kewilayahan, Provinsi Papua akan meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Griminawa.

Provinsi Papua Tengah meliputi Kabupaten Nabire, Kota Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kota Timika, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Deiai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Puncak Papua. Provinsi Papua Utara meliputi Kabupaten Biak Numfor, Kota Biak, Kabupaten Supiori, Kabupaten Yapen, Kabupaten Waropen dan Kabupaten Memberamo Raya.

Provinsi Papua Timur meliputi Kabupaten Jaya Wijaya, Kota Wamena, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Nduga dan Kabupaten Memberamo Tengah.

Provinsi Papua Selatan terdiri atas Kabupaten Merauke, Kota Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Muman/Muyumandabo.

Provinsi Papua Barat meliputi Kabupaten Manokwari, Kota Manokwari, Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Bintuni, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Manokwari Barat.

Sedangkan Provinsi Papua Barat Daya meliputi Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrau dan Kabupaten Maybrat.

Menurut Yance Kayame, gagasan pemekaran provinsi ini perlu dikaji secara cermat dan jelas dengan tetap memperhatikan semangat dan tujuan positif yang terkandung di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 21 Tahun 2001.

"DPRP dan semua pihak terkait perlu menyusun konsep dan tahapan kerja yang jelas tentang kebijakan pemekaran provinsi di tanah Papua menjadi beberapa provinsi baru sesuai dengan misi yang terkandung dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua," kata Yance Kayame.**

Sumber : http://www.papuapos.com

Pemkab Boven Digoel Diminta Tak Intervensi Proses Pemekaran Muman

2008-12-30T10:58:00.000+07:00

Jubi– Masyarakat adat Muyu Mandobo (Muman) meminta agar perjuangan pemekaran Kabupaten Muman tidak diintervensi oleh Pemkab Boven Digoel. Pasalnya, kehadiran tim pemekaran Muman yang dibentuk oleh Pemkab telah menimbulkan konflik ditengah-tengah masyarakat. Penegasan itu disampaikan penanggung jawab pemekaran Kabupaten Muman, Marthinus Torib saat dijumpai di kantor Pemkab Merauke (23/12). “Seharusnya peran pemerintah daerah hanya sebatas memberi dukungan, bukan mengambil alih perjuangan yang sudah dicita-citakan masyarakat adat sejak dulu”, kata Torib.

Torib justru menyarankan agar pemerintah daerah mengurus pemerintahan, bukan ikut-ikutan mengurus pemekaran. Dijelaskan Torib, proses pemekaran Muman sudah menjadi agenda pemerintah pusat. Sebagai ajang harmonisasi, maka tim pemekaran Muman akan bertemu dengan DPR-RI di Jakarta 5 Januari mendatang. Dan pada tanggal 16 Januari, akan mendengarkan hak inisiatif DPR RI dan selanjutnya pada tanggal 19 Januari akan dilakukan Paripurna DPR RI. “Sebagai kajian ilmiah, berkas pemekaran Kabupaten Muman sudah ada di Depdagri”, kata Torib sembari menambahkan bahwa kajian ilmiah tersebut berisikan masterplan perencanaan pembangunan Kabupaten Boven Digoel 10 tahun ke depan. (drie/Merauke)

Sumber : http://www.tabloidjubi.com/index.php?

PEMEKARAN MUYU MANDOBO MINTA SATU PAKET DENGAN PPS

2008-12-23T09:26:00.000+07:00

Ketua tim pemekaran Kabupaten Muyu Mandobo Martinus Torib memandang keputusan Komisi II DPR RI mengenai pemekaran Kotamadya dan PPS ditinjau kembali. Pasalnya, berkas permohonan pemekaran Kabupaten Muyu Mandobo telah terlebih dahulu diserahkan sejak 2006 sebelum masuknya berkas permohonan Pemekaran Papua Selatan. “ Jika dikatakan Merauke akan dimekarkan duluan maka kami sangat tidak setuju karena Muyu adalah bagian yang mendukung Propinsi Papua Selatan terbentuk. Jika bapak katakan Muyu tidak seiring dengan Kota Merauke maka saya sanga menyesalkan hal itu, sebab dokumen sudah kami ajukan. Jadi mohon ditinjau kembali”, tegas Martinus Torib dihadapan Tim Komisi II DPR RI dalamTemu Konsultasi Komisi II DPR RI dengan komponen pemerintah daerah dan wilayah Selatan Papua, bertempat di Gedung Mean Sai Pemkab Merauke (15/12).

Menanggapi permasalahan tersebut, Bupati Kabupaten Merauke Drs. Johanes Gluba Gebze mengatakan perlunya memadukan aspirasi pemerintah dengan masyarakat agar seluruh aspirasi dapat berjalan sesuai mekanisme yang ada. “Jangan sampai ada suara yang pecah dari Boven Digul. Ditengah sempitnya waktu, jangan sampai ada perbedaan lagi. Jadi satukan diri dan adakan rujukan internal sembari melengkapi berkas yang diperlukan”, tegasnya. Dirinya juga meminta agar syarat-syarat kelengkapan pemekaran segera dipenuhi agar DPR RI dapat membantu proses pemekaran tersebut.

Menjawab permasalahan yang dikemukakan Martinus Torib, Eka Santosa yang merupakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDIP mengatakan bahwa dokumen pemekaran Kabupaten Muyu – Mandobo telah masuk, namun diharapkan apa yang menjadi kewajiban pemerintah untuk segera dilengkapi. Dirinya juga mengatakan bahwa DPR dalam hal pemekaran tidak pernah membeda-bedakan daerah manapun yang akan dimekarkan. “Semua aspirasi di serap. Prosesnya akan disatukan dan mudah-mudahan pembahasan Kotamadya Merauke, Pemekaran Muyu Mandobo dan PPS dapat dibahas satu paket”, jelasnya.

Eka Santosa yang dikenal juga sebagai Raja Pemekaran di DPR RI berkomitmen untuk memperjuangkan pemekaran Kabupaten di Wilayah Selatan Papua. Sebagai kader PDIP, dirinya juga diamanatkan oleh Megawati untuk mempelajari pemekaran dan memberikan kearifan bagi masalah pemekaran. “Jadi daerah Papua akan terus saya perjuangkan karena memang suatu keharusan. Kami akan terus merangkak dan terus bernego menyampaikan aspirasi masyarakat. Untuk Merauke tinggal selangkah lagi menuju presiden dan mudah-mudahan suspresnya bisa turun secepat mungkin sebelum Pemilu. Saya tidak mau berjanji tapi mari kita sama-sama berjuang”, ucapnya dihadapan seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Merauke.
Sumber :
http://cafeinbuti.blogspot.com/2008/12/pemekaran-muyu-mandobo-minta-satu-paket.html

Komisi II DPR Gunakan Hak Inisiatif

2008-12-18T08:55:00.000+07:00

MERAUKE- Komisi II DPR RI yang membidangi pemekaran akan menggunakan hak inisiatif dewan untuk menggolkan Pemekaran Kabupaten Muyu dan Kabupaten Digoel Muara menjadi Rancangan Undang-Undang.
"Tidak perlu menungggu. Kami akan menggunakan hak inisiatif untuk memperjuangkan pemekaran itu," kata Ketua Otonomi Daerah Komisi II DPR RI Drs H Eka Santoso, di Merauke, Senin (15/2).
Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PDI-P tersebut mengungkapkan, untuk menjadi inisiatif DPR, hanya dibutuhkan minimal 13 tandatangan dari 50 anggota DPR RI yang ada di Komisi II. Dalam kunjungannya ke Merauke untuk melihat langsung kesiapan pemekaran Pemerintah Kota Merauke dan Provinsi Papua Selatan, Senin (15/12), kemarin, Eka Santoso didampingi 2 anggota Komisi II lainnya, HM Khaidir M Wafa dari PKB dan H. Jazuli Junaini, MA dari PKS.
"Kami bertiga sudah siap, tinggal dukungan 10 orang,"jelasnya. Karena itu, Eka Santoso meminta Tim Pemekaran dari 2 daerah tersebut untuk segera menyerahkan dokumen kelengakapan ke Komisi II DPR RI, agar pihaknya segera mengambil langkah untuk menggolkan kedua usulan otonomi baru tersebut.
Wakil Bupati Boven Digoel Marselinus Yamkondo yang juga Ketua Tim Pemekaran Kabupaten Muyu mengatakan sesuai arahan yang didapatkan dari Wakil Ketua Komisi II tersebut, seluruh persyaratan telah dilengkapi pihaknya. "Tinggal menunggu waktu untuk datang menyerahkan ke Komisi II," katanya.
Pemekaran Kabupaten Muyu merupakan bagian dari Kabupaten Boven Digoel sebagai Kabupaten induk dengan posisi ibukota yang diusulkan berada di Distrik Mindiptana. Sedangkan Pemekaran Kabupaten Muara Digoel adalah bagian dari Kabupaten Mappi sebagai kabupaten induk dengan ibukota yang diusulkan berada di Bade, Distrik Nambai. Pada kesempatan tersebut, dokumen usulan Pemekaran Kabupaten Muyu dan Kabupaten Muara Digoel diserahkan yang diterima oleh Eka Santoso sebagai Ketua TIM. (ulo)

Sumber : http://www.cenderawasihpos.com/detail.php?id=22558&ses=

Persyaratan Pemekaran Kabupaten Muyu Diantar ke Provinsi

2008-12-15T09:51:00.000+07:00

BOVEN DIGOEL, 13 Desember 2008 - Kelengkapan persyaratan aspirasi pemekaran Kabupaten Muyu dari Kabupaten Boven Digoel sebagai kabupaten induk dibawa ke Gubernur Papua dan DPRP. Kelengkapan prasyarat itu diantar langsung Ketua Tim Pemekaran Kabupaten Muyu, Marselinus Yamkondo yang juga Wakil Bupati Boven Digoel.

Persyaratan tersebut berupa 6 Surat Keputusan Bupati Boven Digoel masing-masing No 109 tentang nama kabupaten yang diusulkan yakni Kabupaten Muyu, No 110 menyangkut kedudukan ibukota, No 111 menyangkut persetujuan pelepasan distrik-distrik yang akan masuk wilayah kabupaten pemekaran tersebut, No 112 menyangkut persetujuan penyerahan asset dan kekayaan daerah, No 113 menyangkut persetujuan kesanggupan dukungan pendanaan calon kabupaten Muyu dan No 114 menyangkut persetujuan dukungan dana dalam rangka penyelenggaraan pemilihan pertama kepala daerah di kabupaten yang diusulkan
tersebut.

6 Surat Keputusan tersebut ditandatangani Bupati Boven Digoel Yusak Yaluwo, SH, M.Si, tertanggal 9 Desember 2008. selain surat keputusan bupati tersebut, DPRD Boven Digoel juga mengeluarkan 6 surat keputusan yang sama yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Boven Digoel Drs Paulinus Wanggimop, Wakil Ketua I Eduard C Haurissa dan Wakil Ketua II Lukas Ikwaron, S.Sos.

"Masing-masing dari 6 surat keputusan itu baik dari bupati maupun dari DPRD kami akan difotokopi rangkap 20 untuk dibawa ke Jayapura,''kata Ketua Tim Marselino Yamkondo, kepada Cenderawasih Pos, saat menunjukkan bukti dukungan surat keputusan dari Bupati Boven Digoel dan DPRD Boven Digoel atas pemekaran Kabupaten Muyu tersebut. Menurut Wabup, kelengkapan persyaratan aspirasi pemekaran Kabupaten Muyu tersebut semua dilakukan sesuai yang dimanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Selain Keputusan Bupati dan DPRD tersebut, persyaratan pasal 8 dalam PP tersebut juga telah terpenuhi. Dimana dalam pengusulan pemekaran itu minimal 5 distrik atau kecamatan. "Untuk pengusulan pemekaran Kabupaten Muyu ini, ada 5 distrik yang akan menjadi wilayah dari kabupaten pemekaran ini nanti,"jelasnya. Termasuk peta dari daerah yang akan dimekarkan itu sudah disiapkan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut, menurut Wabup, pengusulan kabupaten baru atau suatu daerah otonom baru dilakukan oleh pemerintah induk dengan membentuk tim yang di-SK-kan bukan oleh sebuah LSM atau yayasan diluar pemerintahan. Sebab, memekarkan suatu daerah menjadi suatu daerah otonom baru harus disetujui oleh pemerintah induk dan DPRD-nya, karena hal itu menyangkut wilayah yang akan dimekarkan, kesanggupan pembiayaan, aset dan kekayaan daerah yang akan diserahkan dan sebagainya. ''Sedangkan aspirasi dari masyarakat atau kelompok organisasi masyarakat seperti LSM atau LMA merupakan bentuk dukungan terhadap aspirasi pemekaran itu sendiri,'' tandasnya. (ulo)

Sumber : http://www.cenderawasihpos.com/detail.php?id=22518&ses=

Jumlah WNI Asal Boven Di PNG Meningkat

2008-12-15T09:34:00.001+07:00

Jakarta ( Berita ) : Jumlah total warga negara Indonesia (WNI) asal Kabupaten Boven Digoel, Papua, yang berada di beberapa lokasi di negara tetangga Papua New Guinea (PNG) terus meningkat hingga sekitar 25 ribu jiwa.

“Itu perkiraan sementara yang saya dapat dari beberapa rekan di sejumlah instansi pemerintah PNG dan dikompilasikan dengan catatan di KBRI di Port Moresby,” kata Bupati Boven Digoel Yusak Yaluwo di Jakarta, Minggu [23/11].

Bupati Boven Digoel mengungkapkan hal itu sehubungan dengan adanya keinginan sebagian besar WNI itu kembali ke tanah air, setelah mereka menyaksikan pembangunan berlangsung pesat di kabupaten Boven Digoel.

“Saya yakin kebutuhan mereka untuk menyekolahkan anak, mendapatkan fasilitas kesehatan dan kebutuhan pokok, merupakan hal yang mendorong mereka mau kembali ke Indonesia,” kata Yusak Yaluwo, yang dua pekan silam bersama sejumlah bupati di wilayah perbatasan RI-PNG ke Port Moresby, ibukota PNG, guna memenuhi undangan Pemerintah PNG.

Yusak mengakui bahwa data resmi yang dimilikinya menyebut ada sekitar 8 ribu orang asal kabupaten pemekaran dari Kabupaten Merauke tersebut yang pergi ke PNG sejak pertengahan 1980-an.

“Kalau memang angkanya membengkak jadi sekitar 25 ribu-an, itu berarti karena beberapa faktor, seperti kawin mawin dan melahirkan keturunan,” ungkap Yusak Yaluwo, bupati pertama yang memimpin Boven Digoel sejak tiga tahun silam itu.

WNI asal Boven Digoel yang ada di PNG, sebagian besar berasal dari Suku Muyu, karena memang mereka memiliki kerabat se-kultur di negara tetangga tersebut.

Kabupaten Boven Digoel merupakan pemekaran dari Kabupaten Merauke pada 2003. Kabupaten itu terdiri atas tiga suku besar, yakni Wambon, Muyu serta Auyu.

Dimasa lalu, Kabupaten Boven Digoel dengan ibukotanya Tanah Merah itu merupakan lokasi “kamp konsentrasi” bagi para tahanan politik di masa pra kemerdekaan RI. Banyak pejuang nasionalis yang dibuang ke sana oleh pemerintah kolonial Belanda, antara lain Bung Karno dan Bung Hatta. (ant )
sumber :
http://beritasore.com/2008/11/24/jumlah-wni-asal-boven-di-png-meningkat/

Jumlah WNI Asal Boven Di PNG Meningkat

2008-12-15T09:34:00.000+07:00

Yusak mengakui bahwa data resmi yang dimilikinya menyebut ada sekitar 8 ribu orang asal kabupaten pemekaran dari Kabupaten Merauke tersebut yang pergi ke PNG sejak pertengahan 1980-an.

WNI asal Boven Digoel yang ada di PNG, sebagian besar berasal dari Suku Muyu, karena memang mereka memiliki kerabat se-kultur di negara tetangga tersebut.

Kabupaten Boven Digoel merupakan pemekaran dari Kabupaten Merauke pada 2003. Kabupaten itu terdiri atas tiga suku besar, yakni Wambon, Muyu serta Auyu.

PEMEKARAN KABUPATEN MERUPAKAN IMPIAN PARA KORUPTOR

2008-12-11T08:28:00.000+07:00

WAMENA - PEMEKARAN Kabupaten di Papua yang saat ini ramai dibicarakan boleh dikatakan merupakan keinginan para koruptor. Tujuan mereka tidak lain adalah mencuri uang rakyat di kabupaten baru hasil pemekaran. Makanya, berbagai retorika dimunculkan untuk mendapat simpati rakyat agar pemekaran kabupaten bisa sukses. Beberapa kabupaten baru yang sedang digarap saat ini antara lain Kabupaten Muyu, Yalimo, Lanni Jaya, Mamberamo Tengah, Nduga, Grime Nawa, Ilaga dan Awyu Raya.

Salah satu alasan yang banyak digembor-gemborkan para promotor pemekaran adalah untuk memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat setempat. Tetapi, alasan ini terbukti tidak benar. Berdasarkan kenyataan yang ada, kehidupan rakyat Papua semakin terpuruk justru setelah pemekaran kabupaten.

Meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya transportasi, parahnya infrastruktur, suburnya sukuisme dan hengkangnya kaum pribumi dari pusat-pusat kota menuju pinggiran kota sebagai konsekuensi logis dari arus masuk kaum pendatang yang tak terbendung bisa dijadikan ukuran ketidaksuksesan pemekaran kabupaten dan malapetaka yang ditimbulkannya.

Maka, pemekaran kabupaten di Papua sejatinya tidak bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat setempat. Tujuan sejatinya adalah memperpendek rentang kendali peluang korupsi. Mereka yang tangannya tidak menyentuh uang rakyat karena tidak punya akses ke pemerintahan terpaksa menempuh cara ini untuk memenuhi tujuan jahatnya.

Anehnya, rakyat pribumi Papua yang melarat setelah pemekaran inilah yang selalu dimobilisasi oleh segelintir pejabat dan mahasiswa pribumi yang haus kekuasaan. Mereka berkali-kali ditampilkan di media massa dan menyatakan bahwa pemekaran adalah aspirasi kami yang murni.

Padahal, ketika diajak demonstrasi mendukung pemekaran kabupaten, kebanyakan dari mereka berteriak dalam keadaan lapar. Atau, setelah berdemonstrasi, mereka masih kesulitan mencari biaya pengobatan anaknya yang menderita busung lapar. Penderitaan mereka adalah akibat langsung dari pemekaran kabupaten.

Memang, pemekaran kabupaten merupakan kebijakan Jakarta untuk memecah kekuatan rakyat yang menuntut kemerdekaan Papua setelah kejatuhan diktator Soeharto (bukan Orde Baru). Makanya, setelah pemekaran, kesejahteraan rakyat pribumi sulit dicapai. Yang tercapai adalah lemahnya gerakan kemerdekaan Papua yang diiringi dengan kelahiran koruptor di mana-mana.

Jika ditelusuri secara seksama, rakyat pribumi yang dimobilisasi saat ini untuk mendukung ide pemekaran kabupaten adalah mereka yang dulu pernah dimobilisasi untuk tujuan serupa. Setelah pemekaran kabupaten tahap pertama sukses dalam tahun 2003 lalu, kini rakyat yang sama dimobilisasi untuk kedua kalinya.

Hampir di setiap kabupaten induk maupun pemekaran, mereka yang memobilisasi rakyat untuk pemekaran kabupaten saat ini adalah sekelompok orang yang tidak mendapat posisi penting (atau sama sekali non-job) di pemerintahan setempat. Makanya, tangan mereka memang tidak akan menyentuh uang rakyat untuk selama-lamanya.

Karena tidak kuat menahan “Dahaga Korupsi” sementara mereka tidak mampu menyingkirkan pejabat korup dari kursinya, satu-satunya cara yang ditempuh adalah memobilisasi rakyat untuk membentuk kabupaten baru. Kabupaten baru adalah satu-satunya “Sumur” yang dana operasional dari Otonomi Khusus maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya bisa menjadi “Air” yang akan memuaskan “Dahaga Korupsi” mereka.

Dalam aksinya, mereka rupanya tidak mengalami kesulitan karena selain tingkat pendidikan mereka yang minim, rakyat pribumi ini sudah cukup menderita akibat ulah para anggota DPRD yang mereka pilih dalam Pemilu Legislatif 2004 maupun para Bupati dan Wabup yang mereka pilih secara langsung.

Saat berkampanye, berbagai janji muluk diteriakkan untuk mendapat dukungan suara. Setelah terpilih, mereka menguras uang rakyat layaknya uang pribadi. Mereka merasa bangga ketika berkeliaran di tengah-tengah rakyat dengan mobil yang dibeli dengan uang korupsi. Anak-anak mereka pun merasa bangga ketika berfoya-foya dengan uang hasil korupsi ayahnya.

Lebih parah lagi, mereka paling senang memamerkan barang-barang mewah hasil korupsi di depan orang-orang yang pernah mendukung mereka saat Pemilu atau Pilkada, seolah-olah ingin mengatakan : “suara yang kalian berikan dalam Pemilu dan Pilkada lalu itu hasilnya *****a ini, tolong berikan suara anda dalam Pemilu atau Pilkada berikutnya.”

Orang Papua yang karakternya sebagai manusia sejati telah hancur berkeping-keping karena dijajah berbagai bangsa asing selama ratusan tahun terbukti menemui kesejatian dirinya dengan cara biadab ini. Setiap orang ingin menjadi pejabat yang sukses dan kesuksesan mereka diukur dengan suksesnya penipuan mereka terhadap rakyat sendiri dan kesuksesan menjarah uang rakyat tanpa tersentuh hukum.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Papua di Jayapura tentang korupsi yang mereka praktekkan sudah pada tingkat kronis dan pengadilan rakyat patut diterapkan untuk mengadili mereka seandainya aparat penegak hukum negara ini tidak serius meringkus mereka.

Berdasarkan hasil temuan BPK, diketahui bahwa semua kabupaten pemekaran dan kabupaten induk di Papua merupakan lahan subur bagi berkembangnya kejahatan berlabel “tikus-uang” ini. Laporan-laporan terakhir lembaga ini menyebutkan, Ratusan Milyar Rupiah milik rakyat miskin di Papua berhasil dikuras pencuri yang setiap saat mengaku peduli dengan rakyatnya.

Pencuri-pencuri itu tidak lain adalah para anggota DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kontraktor dan orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan. Tidak ketinggalan pula anak-istri, kerabat dan kenalan mereka. Parahnya, dana-dana yang dikuras sebagian besar berasal dari pos-pos vital yang menjadi program prioritas sebagaimana diamanatkan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur.

Sekedar contoh, mengacu pada laporan BPK untuk Tahun Anggaran (TA) 2004 dan TA 2005, pengeluaran di luar penghasilan pimpinan dan anggota DPRD (dana operasional, kelancaran tugas dan uang sidang) yang jelas-jelas merugikan rakyat adalah sebesar Rp. 2,56 Milyar (Kab. Tolikara), Rp. 1,51 Milyar (Kab. Mappi), Rp. 1,50 Milyar (Kab. Boven Digoel), Rp. 4,56 Milyar (Kab. Nabire) dan Rp. 1,86 Milyar (Kab. Keerom).

Sampai dengan akhir TA 2005, laporan BPK tentang uang rakyat yang dicuri telah menembus angka Rp. 550, 13 Milyar. Angka yang abnormal ini merupakan kejahatan para anggota DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kontraktor dan orang dekat plus anak-istri mereka di kabupaten-kabupaten yang telah disebutkan diatas dan beberapa kabupaten pemekaran dan kabupaten induk lainnya di Provinsi Papua.

Longgarnya pengawasan berbagai instansi terkait, lemahnya elemen penegak hukum, kebijakan “tebang pilih” yang menjadi ciri khas Rezim SBY-JK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan gertak-sambal para koruptor bahwa mereka akan mendukung gerakan kemerdekaan Papua sekiranya mereka diseret ke Pengadilan turut menjadi pemicu suburnya praktek korupsi.

Memang, pemekaran kabupaten merupakan impian para koruptor di Papua. Tetapi, rakyat pribumi-lah yang selalu dimobilisasi untuk tujuan busuk mereka, tentu saja dengan mengedepankan berbagai isu yang bisa membuat rakyat pribumi tertipu dan memberikan dukungan secara membabibuta. Oleh karenanya, stigma bahwa “Bangsa Papua adalah bangsa yang diciptakan Tuhan khusus untuk ditipu, dicongar dan diadudomba”, mungkin bisa ada benarnya.***

(sumber; www.kabarpapua.com )

PEMBENTUKAN KABUPATEN MUYU HARUS SESUAI UNDANG - UNDANG

2008-12-05T09:37:00.000+07:00

MERAUKE - Wacana pemekaran Muyu menjadi Kabupaten Pemekaran yang didengungkan oleh sejumlah tokoh masyarakat di daerah ini perlu ditinjau ulang. Peninjauan ini berkaitan dengan persyaratan pembentukan suatu kabupaten baru belum sejalan dengan kondisi daerah, menyangkut luas wilayah, kondisi sumberdaya manusia dan jumlah penduduk. “Wacana sih boleh saja,saya kira itu aspirasi yang sangat baik dan semuanya saya tampung." jelas Drs. Paulinus Wanggimop, Ketua DPRD Kabupaten Boven Digoel ketika dijumpai di VIP Room Bandar Udara Mopah Merauke ( 22/5). Menurutnya pemekaran harus melihat berbagai aspek dengan mengacu pada undang-undang nomor 32 tahun 2004.
Wanggimop mengatakan bahwa dalam pasal 5 ayat 4 UU 32/2004 tentang pemerintahan daerah, disebutkan daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. “Jadi pembentukan daerah otonomi baru memang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengimplementasikan ketentuan yang termuat dalam UU no. 22 tahun 1999 maka pemerintah telah mengeluarkan PP nomor 129 tahun 2002 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah." tuturnya panjang lebar menceritakan perundangan-undangan.
“Semua peraturan sudah jelas, jadi kalau mau memekarkan kita harus mengacu pada undang-undang tersebut." jelasnya menegaskan kembali prosedur pemekaran.

Sumber : http://www.fokerlsmpapua.org/artikel/harian/artikel.php?aid=2519

75 Tahun Gereja Katholik Masuk di Muyu, Boven Digoel Diperingati

2008-12-05T09:31:00.000+07:00

JAYAPURA- Momentum yang merefleksikan kembali atau merajut kebersamaan antar kelompok masyarakat Muyu Mandobo Kabupaten Boven Digoel yang ada di Kota/Kabupaten Jayapura, dalam suasana penuh kekeluargaan yang dikemas dalam acara perayaan 75 Tahun gereja katholik masuk didaerah muyu.
"Dengan kebersamaan ini, kami bangun tekad bersama untuk membangunan kesinergian sehingga kelompok masyarakat dapat eksis," ungkap Benyamin Oweng, SH yang juga ketua Panitia Perayaan 75 tahun Gereja Katholik masuk di daerah Muyu yang dipusatkan di Gereja Paroki Kristus Juruselamat, Kotaraja Jumat (10/10) kemarin.
Menurutnya, dengan kegiatan pihaknya akan membuat sebuah organisasi kekerabatan yang besar yang tergabung dari kelompok-kelompok koordinator yang berada didaerah Sentani, Genyem, Arso, Koya dan beberapa wilayah yang lain.
"ini dilakukan untuk dapat berkiprah dalam pembangunan," lanjutnya.
Sementara itu, Walikota Jayapura Drs MR Kambu, Msi dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan oleh Assiten II Kota Jayapura, Drs Eliza Pattimukay mengungkapkan bahwa refleksi ataupun perenungan itu adalah penting dilakukan untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang diperlukan di masa yang akan datang.
"Kita patut bersyukur, dengan masuknya gereja katholik di daerah Muyu ini memberikan arti/andil besar dalam menciptakan dan membuat berbagai kemajuan bagi peningkatan sumber daya manusia di daerah Boven Digul," katanya.
Pengembangan gereja, salah satu aspeknya adalah pembangunan iman umat dan generasi muda telah tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah untuk dijadikan landasan etika moral dan mental bangsa dalam mengisi pembangunan.
"Saya mengajak seluruh pimpinan gereja dan seluruh umat Tuhan untuk menjadikan moment ulang tahun ini sebagai bahan evaluasi dan intropeksi diri, sejauhmana tugas pelayanan dalam wadah organisasi dan individu untuk pembentukan jati diri sebagai orang Katolik," ujarnya.
Sekadar diketahui, acara ini dihadiri oleh para sesepuh masyarakat Muyu Mandobo, Bapak Uskup Jayapura, pastor gereja paroki Kristus Juruselamat, Kotaraja, Pastor Laurens Minipko, MSc dan kelompok masyarakat Muyu Mandobo Kabupaten Boven Digoel yang ada di Kota/Kabupaten Jayapura. (ind)
Sumber : http://www.cenderawasihpos.com/detail.php?id=19969&ses=

PRESS RELEASE BADAN PENGURUS RUMPUN PELAJAR MAHASISWA/I MUYU (BP R

2008-12-03T09:37:00.000+07:00

PRESS RELEASE BADAN PENGURUS RUMPUN PELAJAR MAHASISWA/I MUYU (BP RPMM) SE- JAYAPURA : KUTUKAN ATAS TINDAKAN ICAKAP DAN PMKRI ST. EFREM JAYAPURA DALAM PERAYAAN PASKAH VERSI PAPUA

BP RPMM Se-Jayapura
Kompleks Asrama Maro Putri Jl. Tiom Padang Bulan
Kel. Hedam-Abepura
Jayapura - Papua Barat (99351)
E-Mail : bprpmm_jpr@...
Ph. : 081344180283 (SekJend)

Pada hari Senin, 28 Maret 2005 lalu, Umat Katolik di Kota Jayapura merayakan Pesta Paskah versi Papua bertempat di Gereja Katolik Kristus Terang Dunia - Waena. Kegiatan ini diprakarsai oleh Ikatan Cendekiawan Awam Katolik Papua (ICAKAP) dan Onderbouwnya, yakni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indoesia (PMKRI) Santo Efrem Jayapura.

Walaupun kegiatan tersebut bernuansa Papua karena dimeriahkan dengan Tarian Adat beberapa suku di kawasan Pegunungan Tengah dan Selatan Tanah Papua, juga hidangan makanan khas Masyarakat Pegunungan yakni Barapen, Kegiatan Rohani ini diwarnai dengan Kampanye Politik tentang PP 54 tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), khususnya Pilkada Kota Jayapura Periode 2005-2009 yang menampilkan Yos Renyaan, SH, sebagai orang yang mereka jagokan.

Kami Pelajar & Mahasiswa/I Muyu meresa dijebak karena beberapa anggota kami dibujuk sedemikian rupa dengan isu ”Orang Katolik”, ”Inkulturasi” dan ”Pelestarian Budaya Papua” sehingga mereka turut memeriahkan perayaan tersebut dengan memakai pakaian adat dan mempersembahkan tarian adat warisan nenek moyang kami.

Banyak orang yang mengeluh saat itu karena pesta peringatan Penderitaan, Kematian dan Kebangkitan Yesus Kristus untuk Pembebasan Kaum Tertindas itu dimanipulasi oleh ICAKAP dan PMKRI untuk melayani kepentingan kekuasaan yang selama ini terbukti menghancurkan Orang Papua.

Berdasarkan kenyataan-kenyatan tersebut diatas, kami menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Mengutuk kegiatan tersebut karena telah mengotori Gereja, Iman Katolik dan Nuansa Paskah sekaligus merusak Adat kami dengan Politik Kotor yang tidak bermartabat dan penuh dengan tipu muslihat.
2. Menghimbau dengan tegas kepada ICAKAP dan pentolan - pentolannya seperti Bpk. Vitalis Yumte, S.Pd, Ibu Dra. Bernadetha Mahuze, dkknya, untuk berhenti memakai Gereja Katolik dan momen hari besar keagamaan untuk memenuhi ambisi pribadi maupun pesan-pesan sponsor.
3. Menghimbau dengan tegas kepada PMKRI St. Efrem Jayapura dan pentolan - pentolannya seperti Sdr. Richardus Faroka, dkknya, untuk berhenti memakai Gereja Katolik dan momen hari besar keagamaan untuk memenuhi ambisi pribadi maupun pesan-pesan sponsor.
4. Menghimbau dengan tegas kepada Bpk. Yos Renyaan, SH, untuk tidak menjebak kami dalam Gereja dengan memakai Orang Papua Oportunis bermental penjilat di ICAKAP dan PMKRI St. Efrem Jayapura karena kami tidak mau dibodohi terus, sebagaimana orang tua dan kerabat bapak asal Key membodohi Tete, Nene dan Orang Tua kami di Mindiptana, Woropko dan Merauke secara umum sejak jaman Belanda sampai detik ini.
5. Menghimbau dengan tegas kepada Bapak Uskup Jayapura, Mgr. Leo Laba Ladjar, OFM, untuk tidak terus merelakan Gereja Katolik dan Manajemennya di Lingkungan Keuskupan Jayapura dipakai oleh Kaum Katolik Non Papua untuk menjebak kami kaum Katolik Papua dalam rangka penghancuran Adat kami hanya untuk tujuan kekuasaan dengan alasan ”Inkulturasi”, ”Gereja Katolik Bercorak Papua”, ”Sama-sama Orang Katolik” dan bujukan-bujukan dengan isu murahan lainya.
6. Menghimbau dengan tegas kepada Kakak kami Dra. Bernadetha Mahuze dan teman kami Richardus Faroka untuk tidak lagi menjebak kami sebagai massa untuk mendengarkan kampanye PP 54 Tahun 2004 Tentang MRP dan Pilkada Kota Jayapura secara khusus maupun Pilkada Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya di dalam Gereja.
7. Menghimbau dengan tegas kepada seluruh Anggota Rumpun Pelajar & Mahasiswa/i Muyu Se- Jayapura untuk tidak menerima bujuk rayu ICAKAP, PMKRI dan oknum-oknum tertentu yang telah disuap oleh para pejabat untuk melakukan kegiatan tidak bermartabat, kotor dan hanya patut mendapat kutukan dalam alam kesadaran adat kami maupun alam kesadaran Katolik.
8. Meminta dengan rendah hati kepada teman-teman Pelajar & Mahasiswa/I Papua yang saat itu dijebak bersama kami untuk tidak gegabah lagi dalam menerima bujukan ICAKAP, PMKRI dan oknum-oknum tertentu yang telah disuap oleh para pejabat untuk melakukan kegiatan tidak bermartabat, kotor dan hanya patut mendapat kutukan dalam alam kesadaran adat kami maupun alam kesadaran Katolik.

Demikian Press Release ini dibuat untuk menjadi perhatian kita semua!

Dikeluarkan di : Jayapura
Tanggal : 2 April 2005

BP RPMM SE-JAYAPURA

Markus Biweng
(Sekretaris Jenderal)

Tembusan Kepada Yth :

1. Masyarakat Adat Papua di seluruh dunia
2. Masyarakat Adat Suku Muyu di seluruh dunia
3. LMA Suku Muyu di Mindiptanah, Kabupaten Boven Digoel
4. Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka (DeMMak) di Jayapura
5. Pemerintah Provinsi Papua di Jayapura
6. Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) di Jakarta
7. Keuskupan Jayapura di Jayapura
8. Pastor Paroki Gembala Baik di Abepura
9. Keuskupan Agung Merauke di Merauke
10. Pastor Paroki Kelapa Lima di Merauke
11. Ikatan Cendekiawan Awam Katolik Papua (ICAKAP) di Jayapura
12. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) St. Efrem Jayapura di Jayapura
13. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Pusat di Jakarta
14. Asossiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se-Indonesia (AMPTPI) di Jayapura
15. Senat Sekolah Tinggi Filsafat & Teologi Fajar Timur (STFT) Abepura di Jayapura
15. Basis Marind Anim, Basis Asmat, Basis Mappi, Basis Wambon, Basis Kombay-Koroway dan Basis Awyu dibawah payung Forum Komunikasi Mahasiswa/i -Digoel Maro Assuwets (FKM-DIMAS) Se-Jayapura di Jayapura
16. Arsip

-------------------

Everistus Kayep

Tribal Muyu Revolutionary Thinker

E-Mail : everistus_kayep@...

Mobile : +6281344287089

Port Numbay - West Papua

Sumber :http://groups.yahoo.com/group/tribal-melanesia/message/2405

Kapolres Boven Digul Bantah Basilius Tewas Ditembak

2008-12-03T09:35:00.000+07:00

Kapolres Boven Digul AKBP Daniel Priojatmoko membantah Basilius Apay (51), warga Asiki, Digul Atas, Kabupaten Boven Digul tewas akibat ditembak.

"Tidak benar korban yang sehari hari menjabat Kepala Satpam PT.Korindo tewas ditembak," tegas Kapolres Boven Digul ketika dihubungi ANTARA melalui telepon selulernya, Jumat malam.

Dijelaskan, jenasah korban ditemukan di pelabuhan tongkang PT.Korindo, Kali Digul dekat di kampung Aiwat oleh saksi Ekeinus Kawanop, sekitar pukul 15.00 WIT.

Jenasah korban kemudian dibawa ke klinik perusahaan dan oleh dokter Lusi yang menanganinya dinyatakan korban meninggal bukan akibat ditembak walaupun dari bagian mata dan hidung keluar darah.

"Itu mungkin akibat proses pembusukan mengingat korban sejak dua hari yang lalu (5/11) pergi memancing," ungkap Kapolres Boven Digul seraya menambahkan hingga kini pihaknya masih melakukan penyelidikan karena ada informasi sebelumnya korban minum minuman keras.

Menurutnya, dengan mengetahui siapa yang terakhir bersama korban dapat diketahui penyebab kematiannya.

Resources Link:
http://www.antara.co.id/arc/2008/11/8/kapolres-boven-digul-bantah-basilius-tewas-ditembak/

50 PERSONEL KOPASUS DIKIRIM KE WOROPKO

2008-12-02T08:44:00.000+07:00

Tanah Merah Digoel, KabarPapua.Com – Sedikitnya 50 personel TNI dari satuan Komando Pasukan Khusus (Kopasus) telah diberangkatkan ke Woropko, Boven Digoel, Papua Selatan. Dengan menggunakan 3 buah truk yang penuh dengan berbagai jenis senjata, amunisi dan bahan makanan, pasukan baret merah itu berangkat dari basis mereka di Tanah Merah menuju Woropko, sekitar pukul 9:30 WPB, Jumat (9/3) lalu.

Woropko adalah sebuah ditrik di Kabupaten Boven Digoel yang bersama distrik Mindiptana, berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan hampir 40 persen penduduknya, sekitar 8.000 Orang, kini bermukim di beberapa kamp pengungsi di Papua Nugini. Mereka telah bermukim di sana sejak awal dekade 1980-an. Penduduk asli distrik Woropko tersebut berasal dari suku Muyu dan Wambon.

Tujuan keberangkatan Kopasus ke Woropko, menurut sebuah sumber di Pemkab Boven Digoel, adalah pertama, untuk mengintimidasi rakyat setempat agar menyetujui pembuatan jalan tembus dari Woropko ke Papua Nugini, kedua, menjalin kerja sama dengan KBRI di Port Moresby dan Milisi Merah Putih di Western Province Papua Nugini dalam rangka pemulangan pengungsi.

Pemulangan pengungsi adalah satu-satunya cara untuk menambah jumlah penduduk di daerah Muyu sehingga memenuhi syarat untuk dimekarkan menjadi kabupaten tersendiri dalam rangka melemahkan dan menghancurkan Gerilyawan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat.

Tujuan lainnya adalah untuk mengintimidasi rakyat setempat agar mendukung rencana pemekaran kabupaten Muyu dan Provinsi Papua Selatan sekaligus menerima kehadiran beberapa investor asing yang sampai saat ini kehadirannya ditolak mentah-mentah oleh rakyat setempat karena trauma terhadap kehadiran PT Freeport-Rio Tinto di Timika maupun peracunan massal oleh Ok Tedi Mine di Tabubil, Papua Nugini, yang limbahnya telah meracuni air, tanah, tumbuhan dan makhluk hidup di daerah Muyu.

Beberapa sumber terpercaya menyebutkan, biaya operasional 50 Personel Kopasus itu dibiayai oleh Pemkab Boven Digoel dari dana Rp. 150 Milyar yang disediakan Jakarta secara khusus. “Mereka dibiayai oleh Pemkab Boven Digoel karena Bupati Yusak Yaluwo bertekad untuk memulangkan para pengungsi dari sebelah (Papua Nugini-red) demi penguatan sabuk NKRI,” jelas sebuah sumber terpercaya.

Informasi terakhir yang diperoleh Redaksi KabarPapua.Com, 50 Personel Kopasus tersebut telah tiba di Woropko dan memulai aksi mereka. Saat ini mereka sedang mengumpulkan beberapa tokoh masyarakat setempat untuk bekerja sama dalam mewujudkan tujuan-tujuan mereka.***
Sumber : http://www.kabarpapua.com/online/modules.php?name=News&file=article&sid=96

PETANI KARET ANCAM BAKAR POHON KARET KARENA PEMDA TAK PERHATIKAN AKSES PEMASARAN

2008-12-02T08:40:00.000+07:00

MERAUKE - Akibat Pemda Boven Digoel tidak memperhatikan peluang pasar karet, warga petani karet di distrik Mindiptana mengancam membakar seluruh pohon karet di daerah itu. Hal tesebut disampaikan Yakobus Katwaip, Ketua Asosiasi Petani Karet Mindiptana yang dijumpai ketika mendatangi Kantor SKM Tribun Maleo (21/5). ”Warga petani karet sudah tidak sabar menunggu solusi pemasaran karet dan sudah bertekad bulat untuk membakar pohon karet yang ada." tuturnya sedikit kesal. Meskipun demikian ia mengakui bahwa peluang bisnis karet sangat menjanjikan dan siap mendongkrak perekonomian rakyat.
Menurut Katwaip, penghasil karet terbesar di wilayah selatan Papua terdapat di distrik Mindiptana. Petani karet di daerah ini mencapai 5000 orang dengan luas lahan karet yang sudah dikelola seluas 1.500 hektar, ”Kalau pemasaran terjamin, usaha karet bisa menjamin kesejahteraan rakyat." katanya dengan optimis.
Dirinya menggambarkan peluang pasar bahwa akses pasar sebenarnya cukup menjanjikan, tetapi karena akses pemasaran terlalu jauh hingga ke Pulau Jawa maka para petani karet di daerah ini tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa.
”Dulu sebelum munculnya perjuangan untuk Pemekaran Papua Selatan Bupati Merauke sudah merintis pasar ke PNG bahkan sudah membuat jalan raya. Setelah munculnya aksi perjuangan PPS semua jadi terbengkalai bahkan jalan yang sudah dibuat kembali menjadi hutan." tuturnya menyayangkan hal tersebut.
Dirinya yang mengatasnamakan warga Boven Digoel berharap akan pemerintah Boven Digoel serius menyikapi keluhan warga petani karet. ”Saya sangat yakin kalau pemerintah dapat memenuhi keinginan masyarakat untuk membuat jalan penghubung dari Mindiptana dengan Kiongga, petani karet pasti makmur." tuturnya.
Sumber : http://www.fokerlsmpapua.org/artikel/harian/artikel.php?aid=2518

Kehidupan Suku Muyu

2008-12-01T09:16:00.000+07:00

Pendahuluan
Suku bangsa Muyu adalah sebuah suku bangsa di tanah Papua yang mendiami daerah sekitar sungai Muyu yang terletak di sebelah Timurlaut Merauke yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Mereka tersebar di beberapa desa, namun hampir semua desa-desa itu terletak di sekitar sungai besar Muyu, bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Muyu. Bagi orang Muyu, keluarga inti merupakan unit sosial dan ekonomi yang terpenting. Keluarga inti terdiri dari seorang laki-laki dengan satu atau beberapa istri beserta anak-anak mereka. Berbagai bentuk kehidupan orang Muyu menunjukan peran penting keluarga inti, terutama soal pemukiman , dan soal penguasaan tanah dan harta. Mereka tinggal di rumah panggung yang terbuat dari kayu dan daun-daun nibung[1], mereka sehari-hari hidup dari berburu, memelihara babi, dan berkebun. Suku Muyu mempercayai adanya kekuatan tertinggi yang menciptakan hewan, tanaman, dan sungai-sungai, mereka juga percaya bahwa arwah orang mati masih mengadakan kontak dengan yang hidup. Sangat sedikit buku referensi mengenai suku bangsa yang ada di Papua, saya sendiri dalam menulis ini hanya dapat menemukun satu buku yang khusus membahas soal suku Muyu. Padahal banyak suku-suku di Papua yang benar-benar masih hidup benar-benar secara tradisional, dan kebudayaan mereka sangatlah menarik untuk dipelajari.

Kehidupan Sosial Dalam Suku Muyu
Suku Muyu menghargai hubungan kekeluargaan, dan kekerabatan baik dalam keluarga inti maupun trah secara lebih luas. Hubungan sosial mereka nampak dengan adanya status sosial dalam trah, juga dengan adanya relasi sosial dengan kelompok lain melalui pesta dan pertukaran hadiah.

Kehidupan berkeluarga dalam suku Muyu
Keluarga inti disebut nawonatanaya-di dalamnya mengandung kata awon(babi) dan tana(anak) yang diartikan dengan rumah tangga beserta segala isinya. Dalam sebuah desa suku Muyu, biasanya beberapa keluarga inti tinggal bersama-sama dalam satu rumah panggung yang besar. Rumah besar ini terbagi dalam beberapa ruangan, satu sebagai ruang bersama bagi para wanita, dan satu sebagai ruang bersama para pria. Kamar-kamar kaum wanita dipisahkan dengan sekat daun nibung, ruangan wanita biasanya berukuran lebih kecil dari ruangan laki-laki. Ruangan laki-laki juga berfungsi sebagai ruang tamu dan ruang untuk menari sehingga ukurannya lebih luas. Pemisah tegas antara bagian kaum laki-laki dengan wanita itu ada hubungannya dengan pengaruh supranatural yang berbahaya, Suku Muyu percaya bahwa wanita yang sedang menstruasi memancarkan pengaruh supranatural yang negatif, suatu hal yang dapat membuat seorang laki-laki sakit dan merusak perburuan dan perdagangan. Wanita tidak diperbolehkan memasuki bagian kaum pria, dan hanya suaminya yang boleh memasuki ruang wanita. Anak-anak kecil dapat berkeliaran dimana-mana di ruma, tetapi biasanya terdapat di bagian kaum wanita. Pemisahan antara anak laki-laki dan perempuan biasanya di mulai pada usia sekitar enam sampai tujuh tahun. Setiap pria dan wanita memiliki tempat apinya sendiri untuk pemanasan, memasak makanan, atau untuk menyalakan pipa rokok. Lubang-lubang dibuat di sekat pemisah antara laki-laki dan wanita, digunakan untuk menyodorkan makanan. Penyekat itu tidak menghalang-halangi percakapan umum, dimana wanita dapat mengambil bagian melalui lubang yang ada[2].

Hubungan Kekerabatan Suku Muyu
Kepala keluarga inti dalam suku Muyu termasuk dalam unit sosial dan teritorial yang lebih luas yaitu trah (lineage), dan dalam hal ini trah adalah kelompok kekerabatan yang patrilineal. Karena trah merupakan kelompok teritorial dengan daerahnya sendiri, hal ini merupakan unsur penting dan tercermin dalam nama trah: nuwambip, yang berarti “rumah kami”. Daerah yang menjadi milik trah disebut nuwambipkim, artinya tempat rumah kami. Ikatan antara trah dan daerah teritorialnya sekaligus bersifat tradisional dan religius. Di daerah yang dipandang sebagai milik trah ada tempat yang keramat. Dalam bahasa Muyu, tempat-tempat keramat itu ditunjuk dnegan istilah ketpon. Tempat-tempat itu sifatnya amop, yaitu tabu, oleh karena itu sebaiknya dijauhi. Tiap-tiap trah memiliki ketponnya sendiri dan setiap ketpon memiliki mitosnya sendiri, tapi hampir di setiap trah dalam suku Muyu menyebut ketpon sebagai tempat bersemayam arwah orang mati. Secara tradisional sebuah trah tidak memiliki seorang pemimpin resmi namun ada yang disebut sebagai kayepak dan juga kononkot. Kayepak berarti orang yang telah menjalani inisisasi penuh dalam kehidupannya, ia mengetahui tentang peraturan tabu, ia tahu memanfaatkan kekuatan supranatural dalam berburu dan menangkap ikan. Dengan satu kesimpulan, ia adalah pakar utama tentang kekuatan supranatural, aspek religius, dan kebudayaan[3]. Kononkot dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “kepala perang”, seseorag yang berpengalaman dalam hal membunuh, balas dendam, menagih hutang. Sebagai aturan , kononkot itu tidak bertindak seorang diri, melainkan mengadakan persetujuan dengan kayepak-kayepak dalam suku. Kononkot yang profesional sangat ditakuti dan dihormati bahkan oleh seorang kayepak sekalipun. Berbeda dengan suk-suku disekitarnya, suku Muyu tidak mengenal pemimpin suku, mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil dalam trah-trah dan keluarga inti. Sehingga kepala keluarga, atau kayepaklah yang mengambil keputusan.

Hubungan Antar Kelompok
Keluarga inti Muyu terus-menerus menjalin hubungan tukar-menukar dengan beberapa keluarga inti lain, dimana hasil kebun merupakan sarana pertukarannya. Ada hadiah yang disebut sebagai munop yakni hadiah bebas yang tidak perlu ada imbalan, munop menunjukan adanya rasa pesaudaraan. Barter melalui pesta pangan adalah soal lain lagi, pesta-pesta itu biasa disebut wanbon (pesta ubi), obon (pesta ikan), dan ombon (pesta sagu). Dalam pesta itu pemilik pesta mengundang kerabatnya dan tamu-tamu lain, dan pada hari pesta tamu-tamu dan kerabat membawa hadiah yang senilai dengan makanan yang ada dalam pesta sambil menari-nari. Para tamu akan mengundang pemilik pesta bila mereka kelak mengadakan pesta sendiri. Tukar-menukar barang terjadi dalam pesta, dan pemilik pesta juga akan membawa hadiah pada pesta lain. Dengan adanya tukar menukar barang maupun jula beli dengan Ot[4].dalam pesta ini, terjadilah hubungan yang baik antar kerabat dalam satu trah maupun tamu dari trah lain. Ada sebuah pesta utama yang dilakukan suku Muyu, yakni atatbon atau pesta babi besar. Pesta ini melibatkan seluruh penduduk suatu desa, dan mengundang kerabat dari desa-desa lain. Dalam pesta ini selain menjalin rasa persaudaraan dengan tukar menukar hadiah, namun juga upacara religius yakni upacara pemotongan babi keramat. Babi keramat dipercaya membawa berkat dan energi negatif bagi suku Muyu, pemotongannya juga memerlukan mantra khusus dan dilakukan oleh seorang kayepak. Daging babi ini amop atau tabu bagi anak-anak dan wanita, hanya boleh dimakan oleh laki-laki yang memenuhi inisasinya dan bagi tamu-tamu kehormatan. Suku Muyu masih mengenal adanya kanibalisme, mereka akan memakan daging tawanan atau musuhnya dalam perang. Ketika perang terjadi, musuh yang tertangkap akan dibawa pulang ke desa dan disembelih. Kepala dari tawanan itu diperuntukan bagi Kononkot sebagai simbol penghargaan atas kemenangan yang diperoleh, lalu dagingnya dibakar dan dimakan.

Kepercayaan Suku Muyu
Suku Muyu menganut animisme, mereka mempercayai adanya kekuatan tertinggi yang menciptakan binatang-binatang, pulau-pulau, dan sungai-sungai. Kekuatan itu yang menentukan hidup mereka, memberi mereka binatang buruan maupun hasil kebun. Orang Muyu juga menghormati arwah orang mati karena mereka percaya arwah orang yang sudah meninggal masih berhubungan dengan dunia ini meskipun mereka juga percaya akan adanya alam arwah. Kepercayaan mereka akan kekuatan tertinggi dan arwah, berpengaruh pada kegiatan mereka sehari-hari dengan menggunakan kekuatan spiritual berupa mantra dan jimat.

Komot, Penguasa Binatang Liar
Dikatakan bahwa ia bukan manusia bukan pula arwah(tawat), wujudnya disamakan dengan angin. Komot yang dipercaya mengatur kehidupan orang Muyu sampai sekarang, dia yang menciptakan matahari, pulau-pulau, dan binatang-binatang. Komot dikatakan berdiam disebuah tempat keramat (ketpon) yang bernama Birintetkapa, namun ia juga tinggal dimana-mana. “Pada suatu saat komot tengah mempersiapkan pesta, istri komot yaitu wuk [5]berjalan kesana kemari tanpa mengenakan pakaian, saudaranya iyoknat menjadi terangsang dan birahi melihat istri komot. Namun komot telah berpesan pada pucuk pohon pisang manggep untuk memberi tahunya kalau-kalau iyoknat melakukan tindakan jahat. Pada malam harinya iyoknat meniduri wuk yang adalah istri komot, melihat hal itu pucuk pohon pisang berubah menjadi burung dan berteriak-teriak “Mom-a, mom-a, iyoknat berzinah dengan istrimu” lalu komot datang dan mengejar iyoknat yang lari kehutan dengan panah ditangan, iyoknat terkena panah komot dan berubah menjadi babi keramat.” Orang Muyu juga menggambarkan komot[6] sebagai yang menguasai binatang buruan. Dikatakan bahwa ketika komot menembakkan panahnya ke arah tertentu maka disanalah ada binatang buruan. Ketika seorang Muyu berburu dan tidak membuahkan hasil maka dikatakan orang itu tidak direstui oleh komot. Namun, ada orang-orang yang dapat meminta bantuan komot dengan mantra-mantra tertentu agar perburuannya dapat berhasil. Mitos diatas menegaskan bahwa jika seorang wanita berzinah maka babi-babi peliharaan akan mati atau kabur, juga menegaskan kesucian babi keramat yang digunakan dalam upacara atatbon. Mitos ini juga menegaskan soal kekuatan supranatural yang digunakan untuk berburu, orang Muyu percaya bahwa jika komot tidak ikut menembakkan panahnya bersama maka tidak akan binatang buruan yang didapat. Kekutan supranatural ini disebut waruk, dapat berwujud mantra maupun jimat seperti batu-batu kecil. Sebelum berburu biasanya mantra-mantra dibacakan, berharap komot membantu dan memberikan binatang buruan yang banyak dan menghindarkan mereka dari bahaya.

Arwah Orang Mati
Di seluruh wilayah suku Muyu, kepercayaan kepada arwah orang mati, dan kemungkinan mereka campur tangan dalam kehidupan sehari-hari, memainkan peranan yang penting. Ketika seseorang anggota keluarga meninggal mereka akan menyemayamkan dengan cara-cara tertentu antara lain dikubur dan dikeringkan (di-mumi-kan). Motivasi dari perlakuan ini tidak sekedar kecintaan mereka kepada almarhum. Tetapi juga ketakutan kepada tawatnya (arwahnya). Kalau arwah itu tidak puas, ada akibat negatifnya pada hasil kebun dan penyakit. Oleh karena itu sebelum dikubur ada pembacaan mantra yang diterjemahkan demikian “yang mati jangan mengganggu yang hidup, jangan menggangu babi dan kebun, jika ada musuh beritahu yang hidup, jika ada buruan berikan pada kami”. Ini mengandung gagasan bahwa arwah orang mati masih berkontak dengan mereka yang masih hidup. Orang-orang Muyu percaya pada tempat arawah bersemayam yakni kiyomtaman atau atalbon, mereka percaya kehidupan disana tidak ada kesulitan-kesulitan. Alam roh itu dijaga oleh sebuah roh penjaga yang bernama Wagiyap, ia berwujud setengah manusia setengah binatang, ia mengajak roh-roh orang mati untuk menari-nari dan melupakan dunia. Mitos ini ada di suku Muyu, namun gagasan soal arwah yang tetap berkontak dengan yang masih hidup lebih dominan. Suatu fenomena umum di daerah Muyu ialah sesaji makanan kepada para arwah. Orang Muyu tidak boleh melupakan arwah orang yang telah meninggal dan pada kesempatan khusus dengan suatu cara, para arwah itu dikenang. Pada pesta babi, atau apabila menebang pohon sagu, sebagian makanan diletakkan ditempat tertentu. Persajian ini disebut tani, dan yang mengadakan persajian berdoa secara khusus, memohon agar arwah tidak mengganggu jalannya pesta.

Analisa
Bila dibandingkan dengan suku-suku lain di tanah papua, suku Muyu memiliki ciri yang menonjol dan sedikit berbeda dengan yang lain semisal suku asmat. Paling kelihatan secara fisik adalah penggunaan rumah panggung yang cenderung sangat tinggi antara 4-6 meter, sedangkan suku asmat bertempat tinggal diatas tanah dan jika panggung, tingginya hanya sekitar 2 meter. Hal ini disebabkan suku Muyu cukup sering berperang dan penggunaan rumah yang tinggi lebih memungkinkan mereka mempertahankan diri. Ciri yang lain adalah orang-orang Muyu lebih individualistis. Mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil, bahkan keluarga inti hidup lepas dari kelompok besar. Mereka memelihara babi dan berkebun sendiri-sendiri, bahkan dalam kasus poligami tiap istri memiliki gubuk, babi, dan kebun sendiri. Pengetahuan-pengetahuan spiritual diturunkan hanya dari ayah ke anaknya, tidak adanya pemimpin untuk kelompok besar, hanya ada Kayepak yang memimpin kelompok-kelompok kecil dalam trah. Yang paling menarik adalah adanya penggunaan mata uang Ot yang beredar dalam suku Muyu, penggunaanya sebagai mas kawin dan barang tukar dalam upacara pesta babi, mempunyai dampak bagi orang-orang Muyu untuk juga kaya dalam hal ini. Pesta babi digunakan untuk mencari Ot sebagai hadiah imbalan dari tamu, barang-barang hasil bumi maupun kapak dan panah diperjualbelikan dengan Ot. Sistem ekonomi ini cukup maju dan memotivasi tindakan ekonomi dari orang-orang suku Muyu. Kemandirian dan motivasi ekonomi yang tinggi merupakan hal yang baik, yang memotivasi diri tiap-tiap orang Muyu dalam mengambil keputusan-keputusan, hal ini penting karena akan membentuk pola pikir yang selalu ingin terus maju. Namun penggunaan kekuatan-kekuatan spiritual dan tetap berusaha berhubungan dengan arwah bila dilihat baik-baik maka sesungguhnya itu membawa dampak buruk bagi kehidupan suku Muyu. Mereka jadi bergantung pada kekuatan spiritual dan tidak bergantung pada kekuatan diri sendiri, ini akan membentuk pola pikir yang terbelakang. Apalagi akan memunculkan kecurigaan-kecurigaan antar individu jika-jika mereka dibunuh diam-diam dengan sihir, atau di celakai berkebun dan beternak babinya. Rasa ketidak percayaan akan kemampuan diri sendiri dan rasa tidak percaya pada orang lain tidak akan membangun sebuah relasi yang baik dengan alam maupun dengan sesama. Namun juga harus disadari bahwa apa yang dipercayai dan telah dipegang secara turun temurun tidak dapat berubah begitu saja, itu adalah keunikan dari suku Muyu. Sampai saat ini suku Muyu telah berkembang dengan pesat dan berjumlah sekitar 7000 jiwa. Banyak hal-hal modern yang mempengaruhi mereka, terutama penggunaan uang kertas dan senjata api. Tentu ini berpengaruh pada tradisi dan kepercayaan yang sudah ada, padahal ada banyak hal yang menarik pada budaya Muyu. Sistem barter barang-barang dalam suku Muyu adalah hal unik yang baik bahkan dijaman sekarang. Dengan bertukar barang dua orang individu bertukar rasa percaya, dan menjalin relasi lebih dari sekedar “penjual-pembeli” tapi lebih sebagai “rekan”. Relasi sebagai teman ini lah yang sering dilupakan didunia yang konsumtif ini, apa-apa mudah saja dibeli dengan uang tanpa kita berpikir panjang apalagi sampai menjalin hubungan dengan penjual. Suku Muyu memberi pelajaran berharga soal menjalin relasi dengan cara barter, bahwa apa yang dilakukan sesungguhnya lebih dari apa yang kelihatan di mata, namun juga soal relasi antar manusia yang terkait soal perasaan juga. Kita sebagai manusia modern seringkali memenadang suku-suku tertinggal seperti suku Muyu dengan sebelah mata, seolah mereka masih hidup di jaman purba, hidup berburu, padahal kita sudah pakai komputer. Dengan pandangan yang tidak adil kita sering memaksakan modernisasi, memakaikan mereka pakaian yang justru membuat mereka kepanasan, memberi mereka gergaji mesin dan senjata api, yang justru merusak hutan mereka sendiri. Kita memaksakan sesuatu bagi dengan harapan supaya mereka tidak tertinggal, padahal mereka belum siap dengan hal-hal seperti itu. Bagaimana mungkin jika mereka semula memakai kapak batu tiba-tiba berganti gergaji mesin yang dijalankan dengan bensin, yang semula memakai panah tiba-tiba memegang senapan laras panjang?. Keunikan dan kekhasan suku Muyu adalah sesuatu yang seharusnya dihargai dan dilestarikan sebagai manusia beserta kebudayaannya yang berharga dan sungguh-sungguh eksis ditengah dunia, dengan segala keberbedaan mereka dengan kita.
[1] Berbeda dengan suku-suku papua pada umumnya yang tinggal dalam honai (rumah diatas tanah yang berbentuk setengah lingkaran)
[2] Suku Muyu mengenal adanya pernikahan poligami (Schoorl, J.W. 1997. Kebudayaan dan Perubahan Suku Muyu Dalam Arus Modernisasi Irian Jaya.Grasindo. Jakarta
hal 69).
[3] Kayepak, tokoh yang menjalankan dwifungsi meyelenggarakan keselamatan rohani maupun jasmani. Ini adalah ultimates values yang ada bagi masyrakat dan bagi tokohnya (Subagja, Rachmat.1981. AgamaAsli Indonesia. Sinar Harapan. Jakarta
.hal 184).
[4] Ot, adalah satuan mata uang dalam suku Muyu yang terbuat dari kulit kerang putih diikat dengan pita. Digunakan sebagai jual beli, dan mas kawin.
[5] Hal ini muncul juga dalam mitos penciptaan di suku-suku Indonsia Timur dimana manusia muncul dari perkawinan antar dewa, langit-bumi,matahari-bulan (Hadiwijono, Harun.2003.Religi Suku Murba di Indonesia. BPK Gunung Mulia. Jakarta
.hal 41).
[6] Komot, seringkali juga dianggap sebagai penguasa ikan dan tumbuh-tumbuhan dan disebut dengan nama yang berbeda, salah satu namanya adalah

Sumber : http://yosuasoemardjo.blogspot.com/2008/05/kehidupan-suku-muyu.html

Tailing “Ok Tedi Mining” Ancam Boven Digoel

2008-11-30T09:02:00.000+07:00

Dr Agus Sumule dosen Sosek dari Universitas Negeri Papua (UNIPA) Manokwari mengatakan berdasarkan hasil studi dari Parametrix Consultan Australia limbah tailing Ok Tedi Mining sangat berbahaya dan masyarakat di Papua New Guinea (PNG) sudah mengetahui dampak tersebut. “Hasil studi Parametrix sudah menjadi dokumen publik dan masyarakat sudah mengetahuinya karena itu pemerintah harus cepat menanggapi dampak yang timbul bagi masyarakat di Kabupaten Boven Digoel,”ujar Dr Agus Sumule kepada wartawan di Jayapura beberapa waktu lalu.

Menurut Sumule sekarang yang perlu dilakukan adalah mengindentifikasi daerah-daerah yang terkena dampak tailing Ok Tedi Mining di Kabupaten Boven Digoel.”Memang Pak Bupati sudah meminta tim dari UNIPA untuk melakukan identifikasi dan kami masih menunggu. Namun yang jelas tailing itu berbahaya,”ujar Sumule.

Senada dengan Agus Sumule tokoh masyarakat adat klen Are Kassud Suku Kati Muyu Drs Xaverius T Songmen, MM mengaku limbah yang mengalir dari Sungai Fly Papua New Guinea (PNG) akibat adanya aktivitas pembuangan tailing Ok Tedi Gold and Copper Mine di Tabubile PNG ini sudah berlangsung lama dan membawa dampak bagi masyarakat di Distrik Waropko Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua. “Sudah banyak keluhan dari masyarakat di Kampung Ikcan, Upkim, Atmin Waropko dan masyarakat Ningrum sampai dengan di Mindiptana yang bermukim di sepanjang aliran sungai Ok Briam, Mal, Muyu, Kao, dan sungai Digoel,”ujar Songmen. Ditambahkan bukti dari limbah tailing tambang Ok Tedi Mine ini adalah banyak ikan yang mati dan beberapa jenis ikan pun sudah punah. “ Masyarakat menginformasikan bahwa tidak terlihat lagi ikan-ikan yang dulu terdapat di sungai seperti ikan ikan kakap bunga yang sulit ditemukan lagi. Mungkin sudah punah,”ujar Songmen. Di samping itu lanjut Songmen masyarakat juga mengeluh soal kesuburan tanah sebab lokasi tempat mereka berkebun khususnya tanaman pisang, keladi, petatas dan kumbili tidak subur lagi. “Dulu tanah subur tetapi sekarang tanah mulai tandus. Bahkan tanaman yang biasa ditanam sudah tidak tumbuh lagi dan banyak yang mati,”ujar Songmen. Menurut dia kalau tidak ada upaya baik dari pemerintah mau pun perusahaan Ok Tedi Mine di PNG dikhawatirkan masyarakat di wilayah tersebut akan menderita kelaparan dan terutama masyarakat perbatasan RI dan PNG di sekitar sungai Flay, Briam Mal, Tap, Igni dan Kao di Distrik Waropko dan Mindiptana.

“Masyarakat PNG di bagian Timur Sungai Flay PNG sudah memperoleh ganti rugi akibat dampak tailing tersebut sedangkan masyarakat di bagian barat Sungai Flay Provinsi Papua belum ada perhatian dari pemerintah mau pun perusahaan Ok Tedi Mine dan Pemerintah PNG,”ujar Songmen.

Pertambangan tembaga dan emas Ok Tedi di PNG terletak pada ketinggian 2.084 meter di atas permukaan laut dan berjarak hanya 18 kilometer dari perbatasan dengan Indonesia. Dalam bahasa setempat Ok artinya sungai atau air.

Sungai Ok Tedi ini bersambung dengan sungai Fly di dataran rendah bagian barat Sungai Fly hidup suku-suku di Provinsi Papua sedangkan di sebelah Timur hidup suku-suku di Papua new Guinea (PNG).

Dari galian 70 ton bumi yang telah disaring setiap tahunnya diperoleh 15.000 kilogram emas dan 207.000 kilogram. Ini berarti setiap tahun terdapat sekitar 40 ton limbah tembaga yang terdiri dari batu kasar yang berasal dari lembah Ok Mine yang terletak di kaki Gunung Fubilan.

Sedangkan 30 ton limbah pasir halus yang terbawa sungai Ok Tedi ke muara Sungai Fly. Sebanyak 111 desa di dataran rendah Sungai ok Tdi tidak mempunyai kebun sayur lagi termasuk hutan di sekitar bantaran sungai semuanya telah punah. Limbah yang terdapampar ini membuat akar-akar pepohonan mati karena tidak mendapatkan oksigen. Perikanan pun menurun drastis. Meskipun perusahaan Australia BHP yang menimbang di Ok Tedi telah membayar kompensasi sebanyak 110 juta dollar. Namun yang jelas kehidupan mereka telah terganggu tak mungkin lagi berburu dan mencari ikan semua sudah tercemar.

Sumber : http://www.yplhc.org/modules.php?name=News&file=article&sid=114

PEREMPUAN ADAT MENCARI CARA AGAR NILAI-NILAI ADAT TERUS HIDUP DI KALANGAN ORANG MUDA

2008-11-30T08:48:00.000+07:00

MERAUKE, Papua (UCAN) -- Anggota-anggota sebuah kelompok adat beragama Katolik di propinsi paling timur Indonesia itu mengadakan konferensi pertama dengan dukungan Gereja untuk menghidupkan kembali tradisi adat di kalangan kaum muda mereka.

Seratus perempuan suku Muyu di Papua bagian selatan mengambil bagian dalam konferensi yang dilaksanakan di Merauke itu. Dalam konferensi itu mereka membentuk Komunitas Perempuan Adat Muyu Bersatu (KPAMB) Cabang Merauke dan memilih Agustina Kambayong, 40, sebagai ketua.

Kambayong mengatakan kepada UCA News 25 April bahwa konferensi itu membahas khusus tentang kaum muda perempuan Muyu. Pembicaraan itu memfokuskan pada “bagaimana menanamkan rasa cinta mereka terhadap adat suku Muyu kepada generasi muda karena terkadang anak-anak Muyu tidak mengetahui lagi adat mereka," katanya.

Di antara saran-saran lain, para perempuan itu mengusulkan pembentukan gerakan kaum muda dan mencari perempuan yang berkualitas agar terlibat secara aktif dalam KPAMB, demikian Kambayong. Ia mengatakan rata-rata anggota dewan itu berusia 50 tahun.

Konferensi 31 Maret, yang diadakan dengan dukungan dana dari Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke, juga membentuk badan pengurus KPAMB Cabang Merauke dengan empat seksi: pendidikan, kesehatan, hubungan masyarakat, dan kesejahteraan sosial.

Badan Pengurus Pusat KPAMB dibentuk di Kabupaten Merauke tanggal 6 Februari 2006, namun sekarang pusatnya berada di Kabupaten Boven Digoel, 270 kilometer utara kota itu. Banyak orang suku Muyu juga tinggal Papua New Guinea.

Kambayong mengatakan KPAMB dibentuk sesuai dengan statuta Dewan Adat Suku Muyu (DAS), yang didirikan Januari 2001, yang memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk mengembangkan diri sesuai jaman dan tidak meninggalkan adat kebiasaan yang positif. Dewan itu memiliki seksi khusus untuk perempuan.

Selama konferensi Merauke, Kambayong berterima kasih kepada misionaris Katolik yang membuat banyak perempuan suku Muyu berhasil melalui pengembangan sistem asrama.

“Sekarang pemerintah dan Gereja harus menyamakan persepsi untuk membangun generasi muda ke depan,” katanya. Ia juga minta perempuan muda untuk belajar tentang adat, etika, dan moral.

Suster Maria Sebastiana Nowan PBHK menghadiri konferensi yang diadakan di gedung Komisi Kateketik Keuskupan Agung Merauke itu. Suster Putri Bunda Hati Kudus itu mengatakan kepada UCA News bahwa perempuan memiliki peran khusus untuk menjadikan anak-anak mereka berguna dan produktif, “khususnya adat Muyu yang meminta satu sama lain harus berbagi kemampuan.”

Sekitar 10.000 orang suku Muyu tinggal di Propinsi Papua.

Seraya menyebutkan sifat-sifat budaya yang positif, Agustina Songmen, anggota KPAMB Merauke, menjelaskan orang Muyu sebagai "pekerja keras" yang dikenal memiliki pendidikan cukup baik. Mereka menghendaki agar Gereja membangun asrama untuk anak-anak mereka, katanya kepada UCA News 11 Mei.

Suster Nowan melihat pengembangan talenta dan nilai-nilai positif sebagai tugas Gereja lokal. Ia menjelaskan pada konferensi itu bahwa Musyawarah Pastoral Keuskupan Agung Merauke yang berlangsung 8 Oktober 2006, menyadari bahwa adat telah menyatu dengan masyarakat Papua, maka Keuskupan Agung Merauke perlu mengembangkan hal-hal dalam adat itu yang berkaitan dengan iman Katolik, termasuk hak-hak perempuan. Musyawarah pastoral itu lebih jauh mengatakan “Nilai-nilai Gereja dan budaya harus bersatu dalam tataran positif,” kata suster itu seraya memuji suku Muyu yang cepat menanggapi hasil musyawarah itu.

Maria Pascalina Kayeb, peserta konferensi itu, mengkhawatirkan bahwa orang muda "telah melupakan adat mereka." Ia berharap seluruh perempuan Muyu bersatu untuk bekerja bagi Gereja dan bangsa.

Samuel Mindipkoman, sekretaris jenderal DAS, berterima kasih kepada Gereja karena mendidik perempuan melalui asrama-asrama misionaris. Ia mengenang bagaimana orangtua mengajak anak-anak untuk makan bersama orangtua dan bagaimana orangtua bercerita tentang orang kudus kepada anak-anaknya.

“Para ibu sekarang harus mengarah pendidikan jaman dulu,” lanjutnya. “Gereja harus menjadi basis dan berdampingan dengan masyarakat. Dan KPAMB harus mengarah ke sana, dengan harapan agar suku Muyu berguna bagi Gereja, adat dan masyarakat.”

Mindipkoman mengatakan kepada UCA News bahwa suku Muyu menganggap perempuan adalah mitra laki-laki. "Perempuan tidak dianggap remeh oleh laki-laki meski secara kondrat ada batasannya," katanya.

Suku Muyu menghargai perempuan karena “mereka selalu memberikan kesejukan dan kenyamanan,” juga karena mereka mampu mengelola seluruh kehidupan rumah tangga, lanjutnya.

Menurut Suster Bernadette Ensiana Sidok PBHK, kongregasinya memulai empat asrama untuk perempuan di Keuskupan Agung Merauke tahun 1928. "Sayangnya, kami menghentikan satu asrama tahun lalu, meskipun suku Muyu meminta lebih banyak asrama," katanya kepada UCA News. Ia mengatakan mereka kekurangan staf yang berkualitas untuk mengelolah asrama.

Sumber : http://www.mirifica.net/artDetail.php?aid=4045

Muyu History and Cultural Relations

2008-11-30T08:42:00.000+07:00

The Muyu probably migrated from the area of the central mountains to the present Muyu area. Because of their trade system they maintained many relations with the neighboring groups. The first contact with non-Papuan people was probably in the period between 1907 and 1915, during a general military exploration of Dutch New Guinea. In 1902 a Dutch Indies administration post was opened on the southeast coast of Dutch New Guinea as the capital of the South New Guinea Division, which included the Muyu area. Foreign relations further developed between 1914 and 1926 when birds of paradise were hunted in South New Guinea by Chinese, Japanese, Australians, and Indonesians, according to Muyu stories. Some young Muyu followed the bird hunters to other parts of the Dutch Indies and Merauke. In 1927 the Upper Digul Subdivision was delineated with Tanah Merah as the capital and the Muyu area as a part of it. From Tanah Merah the first administrative interventions began, especially to control the frequent revenge killings. In 1933 the missionaries of the congregation of the Sacred Heart established a mission post at Ninati, in the Muyu area, followed by the government in 1935, when the Muyu area became a "district" (a sub-subdivision). The Contacts between the Muyu and the foreigners, missionaries, and officials then became more intensive. The Muyu became a subdivision in 1955, with a "controleur BB" (officer of the civil service) as its head, who was responsible to the "resident" of the South New Guinea Division at Merauke. In 1963, when Dutch New Guinea became a province of Indonesia, the Muyu area became a kecamatan, with a camat as its chief, as a part of the kabupaten Merauke, with a bupati as its head. Because of dissatisfaction with lack of development, unfair treatment by the military, and pressure by the OPM ("Organisasi Papua Merdeka," the organization of freedom fighters), about 7,000 Muyu people fled to Papua New Guinea.

Article Source http://www.everyculture.com/Oceania/Muyu-History-and-Cultural-Relations.html

Mahasiswa/i Muyu Menolak Pemekaran Kabupaten Muyu

2008-11-30T08:30:00.000+07:00

SOLIDARITAS MAHASISWA/I KABUPATEN BOVEN DIGOEL SE – JAYAPURA

MENOLAK PEMEKARAN KABUPATEN MUYU

Pengantar.

Isu pemekaran kabupaten Muyu yang kini semakin mempublik baik di tingkat daerah maupun di pusat Jakarta. Untuk pemekaran kabupaten Muyu ini, Masyarakat Muyu dan Mandobo di daerah mengatakan bahwa aspirasi pemekaran kabupaten Muyu itu bukan aspirasi Masyarakat baik dari (Gereja, Masyarakat Adat, dan Perempuan) di daerah yang mau dimekarkan ini. Maka ada indikasi – indikasi dari masyarakat bahwa hanya ada beberapa orang dalam kelompok kepentingan yang sengaja mengajukan program pemekaran kabupaten Muyu ke Mendagri dan ke DPRP Papua yang sangat manipulatif atau rekayasa dan bukan bersifat aspiratif ( Aspirasi Masyarakat ).

Ada beberapa hal yang menjadi latar belakang munculnya ide pemekaran kabutapen Muyu, adalah ada sekelompok orang yang menggagaskan pemekaran kabupaten Muyu ini mereka yang sudah mencalonkan diri sebagai bupati pada pemilihan bupati devenitif di kabupaten Boven Dioel, tetapi mereka tidak lolos dalam pesta demokrasi itu. Karena dengan kekecewaan itu dan tidak dapat bersaing, dan tidak mendapatkan jabatan di pemerintahan kabupaten Boven Digoel entah kenapa? Sehingga muncul sekelompok orang ini untuk mengasut masyarakat lewat Lembaga Masyarakat Adat ( LMA ) suku Muyu untuk dapat mengakui dan menerima suatu konsep pemekaran kabupaten Muyu.

Masyarakat Muyu dan Mandobo tidak mengininkan terbentuknya kabupaten muyu, karena pemekaran kabupaten Muyu ini bukan suatu kebutuhan yang mendasar buat masyarakat suku Muyu dan Mandobo. Pemekaran kabupaten Muyu yang dimaksud ini hanya kepentingan para Elit Politik dan Birokrat saja, para elit politik ini secara sengaja untuk membuat konflik horisiontal antara suku Muyu dan Mandobo di kabupaten Boven Digoel yang berkepanjangan nanti, Kalau memang seperti itu yang di maksud berarti bukan aspirasi dan tidak merupakan kebutuhan masyarakat suku Muyu dan Mandobo di daerah tersebut. Dengan melihat perkembangan yang sedang terjadi di berbagai daerah yang mau di mekarkan wilayah di tanah Papua , atas program para Elit politik Papua dan Pemerintah pusat yang mempunyai kepentingan atas daerah pemekaran tersebut terlebih khususnya pemekaran Kabupaten Muyu yang sedang dipaksakan untuk dimekarkan ini , maka kami solidaritas mahasiswa – mahasiswi Boven Digoel menaggapi bahwa, kami tidak menyetujuhi dan dengan tegas menolak pemekaran kabupaten Muyu dengan berdasarkan pertimbangan - pertimbangan dari beberapa Aspek – aspek dan kriteria – kiriterianya sebagai berikut:

1 . GEOGRAFIS / LUAS WILAYAH

Daerah Muyu pada umumnya topografinya perbukitan dan batuan krikil, letak daerah muyu bujur atau persegi panjang. Kampung Ikcan bagian utara dan kampung Sesnuk bagian telah membuat batasan wilayah suku muyu, sedangkan bagian timur adalah wilayah perbatasan PNG tepat batas wilayahnya di kampung Kunggembit dan di barat telah di batasi oleh sungai Kao. Sungai kao bagian barat adalah wilayah suku Mandobo. Maka kalau di lihat secara sistimatis bahwa luas wilayah Muyu itu sendiri sebagian besar adalah tanah milik Mandobo yang sementara di tempati oleh suku Muyu seperti di daerah / Distrik Mindiptanah tepat tempat yang mau di mekarkan kabupaten itu.

Dengan melihat sejarah perkembangan suku Muyu Mandobo sesuai dengan cerita mitos orang/ suku Muyu dan Mandobo, bahwa kedua suku ini adalah kakak ber adik yang hidup berkembang biak hingga saat ini. Maka wilayah dan tanah suku Mandobo juga ada di wilayah orang suku Muyu, maka sudah jelas bahwa kalau kabupaten Muyu di mekarkan, maka akan terjadi konflik hirisiontal yang berkepanjangan antara suku Muyu dan Mandobo di tempat tanah leluhur mereka. Kalau dilihat secara baik, wilayah suku Muyu sangat kecil dan hanya mempunyai sebidang tanah yang sempit, maka tidak memenuhui syarat untuk di mekarkan menjadi kabupaten Muyu.

2. JUMLAH PENDUDUK

Data masyarakat suku muyu pada tahun 1984 – 9185 dan sampai

tahun 1985 – 2006.

A . Penduduk sebelum tahun 1984

Data sebulum memasuki tahun 1984 adalah jumlah penduduk sekitar ± 1000 – 5000 penduduk asli masyarakat suku muyu.sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan pendudk asli masyarakat muyu di perkirakan dengan jumlah bertambah sekitar tahun 1980 berjumlah ± 10.000 jiwa.Namun ada kekurangan penduduk ketika memasuki tahun 1984 yang pada saat itu terjadi peristiwa pengungsian besar – besaran masyarakat –muyu

Mandobo pergi Negara papua Nuguni ( PNG ). Maka akibat dari pengungsian ini terjadi penurunan jumlah penduduk asli masyarakat Muyu saat ini minim.

B . Penduduk masyarakat suku Muyu tahun 1985 – 2006

Jumlah penduduk masyarakat suku muyu terhitung jumlah penduduk sampai sekarang ini dapat kami pastikan sesuai dengan data Distrik Mindiptanah dan Waropko yang ada daerah ± 3000 jiwa yang tersamuk dihitung dengan masyarakat muyu yang sedang ada di daerahnya maupun di luar daerah seperti di PNG dan luar kabupaten Boven Digoel.Dengan sedikitnya jumlah pendudduk masyarakat suku muyu ini sudah layak dan telah meneuhu persyaratan ? . Dengan sedikitnya jumlah Sali masyarakat suku muyu ini dapat memnehui tuntutan pembanguan? Sedangkan persyaratan jumlah penduduk untuk membentuk suatu kabupaten itu sendiri seharusnya 70.000 jiwa keatas. Maka untuk membentuk kabupaten muyu sangat tidak tepat karena semata – mata hanya para oknum elite yang punya kepentingan untuk memaksa keadaan dengan tidakmemikirkan kesejahteran masyarakat.

3 . SUMBER DAYA MANUSIA ( SDM )

Sumber Daya Manusia orang Muyu adalah sangat penting dan sangat mentukan pembanguan suatu daerah kedepan, Sumber Daya Manusia ini di bagi dalam dua yaitu : Sumber Daya Manusia (secara formal) dan (secara nonformal) secara formal yaitu mereka yang berpendidikan dari perguruan tinggi Neregi maupun Swasta dengan lulusan sarjana. Yang telah siap untuk mengapdi dan berkariker di bidang apa saja sesuai dengan ilmu pengetahuannya masing – masing, sekarang menjadi pertanyaan kami adalah apakah Sumber Daya Manusia orang Muyu ini sudah siap? Untuk dapat menduduki suatu jabatan – jabatan Strstegis seperti Esalon – Esalon jabatan pemerintahan, dan para ahli teknologi seperti insenyur – insenyur, Dokter, Dootor, professor dan sebagainya?. Yang di maksud sudah siap untuk di pakai dalam melayani masyarakat guna dapat membawah suatu perubahan dalam kinerja kepemerintahan dalam melayani masyarakat. Melihat hal bertolak dari penetapan UU OTSUS No. 21 tahun 2001 yang diberlakukan di tanah Papua, yang mengatur hak – hak kehidupan orang asli Papua, maka Otsus secara khususan berarti bahwa orang Papua sudah seharusnya menjadi Tuan di tanah sendiri seperti dikatakan mantan Gubernur Papua Almahrum J.P Salosa,Msi. Dengan adanya penetapan UU Otsus di tanah Papua yang mana maksud daripada itu adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli yang menurut pikiran bahwa masyarakat asli Papua masih hidup dalam ketertinggalan dari pengaruh pembangunan dunia. Dengan mulai diberlukan Otsus orang Papua selalu disimbolkan dengan perkataan orang asli harus menjadi Tuan di tanahnya sendiri, dengan kata yang tidak berarti apa – apa ini bukan bererti bahwa masyarakat asli harus berusaha berlomba – lomba untuk mengatur segalah sesuatu menurut keinginannya, misalnya ; Setelaha Otsus UU No. 21 tahun 2001 diberlakukan adanya pemekaran – pemekaran wilayah dari kampung menjadi Distrik, dan dari distrik menjadi kabupaten. Dan sekarang yang eksisi menjadi perlombahan adalah pemekaran kabupaten. Pemekaran kabupaten yang sekarang semakin menjadi – jadi dengan keinginan setiap individu yang mana mengatasnamakan masyarakat dengan tujuan selalu terarah kepada kepentingan kelompok dan pribadi – pribadi orang – orang tertentu saja, melainkan bukan hasil dari suara masyarakat secara demokrasi dalam menyampaikan aspirasi – aspirasinya dalam memperdayakan masyarakat asli Papua.

Denagn hal adanya keutamaan lebih kepada swadaya manusia yang mampan dalam berbagai bidang kinerja pemerintah maupun swasta harus dipersiapkan secara matang, dan bukan hanya asal – asalan belaka. Masyarakat Muyu memang belum siap untuk merencanakan diadakan pemekaran kabupaten Muyu di wilayah Muyu. Melainkan masyarakat lebih melihat bagaimana mereka bisa dapat diberdayakan dengan program program perencanaan pembangunan pemerintah. Khususnya kabupaten Boven Digoel yang baru menjadi kabupaten adalah kabupaten yang menjadi kepermerintahan daerah setempat yaitu suku Muyu, Mandobo,dan Awuyu memnjadi milik dari sub etnis. Ini bukan ajang persaingan suku dalam memajukan daerah dan sukunya, melainkan ini program kerja pemerintah, yang mana seharusnya diterapkan bagi semua pihak, khususnya bagi masyarakat Muyu, Manadobo maupun Awuyu

4 . PENDAPATAN MASYARAKAT ( EKONOMI MASYARAKAT )

Pendapatan masyarakat asli pribumi ( suku Muyu – Mandobo ) sampai saat ini belum memenuhi syarat, karena kehidupan suku Muyu – Mandobo baru saja mengenal dunia ala modern yang sedang berkembang saat ini. Orang suku Muyu – Mandobo belum memiliki perkembangan ilmu pengetahuan modern, sehingga proses penyesuaian diri dalam pembangunan belum bisa ( tidak mampu ). Sementara dalam aturan suatu pemekaran kabupaten baru, salah satu dari persyaratan itu adalah Pendapatan Masyarakat Setempat ( PMS ) itu sudah harus mantap dalam menghadapi arus globalisasi yang akan datang ketika kabupaten Muyu dimekarkan, maka masyarakata tidak kaget menghadapi arus globalisasi tersebut. Dengan melihat ketidaksiapan masyarakat suku Muyyu – Mandobo untuk bersaing dalam peningkatan taraf hidup masyarakat itu sendiri. Sementara ini, masyarakat susku Muyu – Mandobo belum memiliki ketrampilan – ketrampilan dibidang usaha kecil dan menengah seperti, cara bercocok tanam yang baik, cara berternak yang baik, dan usaha – usaha yang lainnya. Kalau masyarakat belum mampu menghidupi kebutuhan dalam kehidupannya, maka janganlah dipasakan untuk harus mengikuti keinginan dari pera sekeloppok orang elite politik, para kapitalis yang notabenehnya hanya membuka peluang bagi mereka yang memiliki modal dan ketrampilan – ketrampilan yang sudah siap diberbagai sector usaha. Sementara masyarakata asli pribumi menjadi penonton dan pagar hidup yang setia bagi para investor asing dan orang – orang pendatang ( Non Papua). Oleh sebab itu, maka pemekaran kabupaten Muyu sangat tidak layak untuk dimekarkan menjadi suatu wilayah kabupaten.

5 . BUDAYA ( ADAT – ISTIADAT )

Budaya merupakan eksistensi dari kehidupan manusia pada umumnya dan khususnya suku Muyu – Mandobo yang perlu diperhatikan dari berbagai akibat pembangunan yang tidak dapat mengendalikan dan melestarikan nilai – nilai budaya. Pengaruh pembangunan, budaya luar secara otomatis akan masuk bersamaan dengan arus masuknya pembangunan yang tidak dapat menghormati budaya suku Muyu – Mandobo yang berada dipesisir sungai Kao dan sungai Muyu. Pemekaran juga dapat menghancurkan dan mengubah secara paksa rehabilitas eksistensi kehidupan suku Muyu – Mandobo karena pembangunan yang akan masuk ke daerah suku Muyu – Mandobo adalah akibat dari suatu pemekaran yang mana tidak memperhatikan berbagai aspek kehidupan. Misalnya, aspek pendapatan masyarakat setempat ( suku Muyu – Mandobo ). Masyarakat suku Muyu – Mandobo pada umumnya belum bisa bersaing dalam dunia usaha untuk memndapatkan pendapatan yang selayaknya untuk dapat bersaing dengan realita dalam pembangunan. Jika pemekaran wilayah Muyu menjadi kabupaten Muyu dan karena masyarakat suku Muyu yang sangat adaftif ini akan terbawah oleh arus budaya luar, dimana akan mengubah secara langsung budaya yang diwariskan oleh leluhur suku Muyu – Mandobo.

Maka oleh sebab itu, dapat disimpulakan bahwa pemekaran adalah pintu masuknya kehancuran terhadap eksistensi suku bangsa Muyu – Mandobo apabila para elite politik Muyu yang mau dengan sengaja memaksa masyarakat untuk memekarkan kabupaten Muyu ini, mereka tidak melihat dampak dari pemekaran terhadap budaya dan eksistensi suku bangsa Muyu – Mandobo

Kriteria – Kriteria

Suatu daerah yang mau dimekarkan menjadi kabupaten baru harus memenuhi persyaratan – persayaratan yang terdapat dalam UU Otsus dan yang berlaku di Republik Indonesia anatara lain sebagai berikut :

1 . Luas suatu wilayah

2 . Jumlah Penduduk yang kurang lebih 70. 000.000 jiwa

3 . sumber Daya Manusia ( SDM )

4 . Sumber Daya Alam ( SDA )

5 . Jumlah Distrik seharusnya 7 lima Distrik

6 . Pendapatan Masyarakta ( Ekonomi Masyarakta )

7 . Surat rekomendasi dari Kabupaten Induk

PERNYATAAN SIKAP

MAHASISWA/I BOVEN DIGOEL SE – JAYAPURA, DENGAN TEGAS MENOLAK PEMEKARAN KABUPATEN MUYU

Dengan mempertimbangkan aspek – aspek diatas, maka Mahasiswa – Mahasiswi Boven Digoel sebagai generasi penerus dalam pembangunan di masa mendatang, meyatakan bahwa manusia suku Muyu – Mandobo belum siap untuk menerima pemekaran kabupaten Muyu. Oleh sebab itu, kami Mahasiswa – Mahasisiwa dengan tegas menolak pemekaran wilayah Muyu menjadi Kabupeten Muyu.

Demikian surat pernyataan Sikap Mahasiswa – Mahasiswai Boven Digoel se – Jayapura.

sumber : http://digoel.wordpress.com/2007/12/14/menolak-pemekaran-kabupaten-muyu/

Dampak Negatif Kebutuhan Tehnologi Terhadap Generasi Suku Bangsa Muyu

2008-11-29T09:33:00.001+07:00

Masyarakat Adat dan Modernisasi

Pada tahun 1933 Agama Roma Katholik masuk ke daerah Muyu dan beroperasi membuka isolasi daerah kemudian orang Muyu mulai bersekolah hingga kini generasi yang kedua. Orang muyu generasi pertama mulai di hitung dari tahun 1940-an hingga 1969, yang menjalani pendidikan memang di golongkan membawa prestasi yang baik, walaupun alat–alat atau fasilitas penunjang pendidikannya sangat sederhana, generasi pertama yang menjalani pendidikan dikategorikan dalam dua tahap yaitu tahap pertama memakai kulit kuyu dan arang, dan tahap kedua memakai kalam batu, generasi ini menuai hasil yang baik. Karena 80 % orang muyu di fungsikan sebagai pendidik ( guru ) dan 10 % menjadi tukang kayu dan mereka di kerjakan oleh pemerintah Kolonial Belanda di seluruh daerah di Papua Selatan, hingga sampai ke Oksibil ( kini Pegunungan Bintang ).

Sumber : http://www.kabarpapua.com/online/modules.php?

Generasi kedua di mulai dari tahun 1970 sampai tahun 2007, yang menjadi sarjana dan masih mahaiswa bila mereka mempunyai keturunan kemudian di hitung generasi yang ketiga. Pada generasi kedua ini mengalami perubahan besar, alat penunjang belajar generasi kedua mencakup alat - alat modern yang kini kita kenal dan hadapi dengan barang – barang tersebut, misalnya buku, bolpen, pensil, mistar, televise, radio, media massa dan internet. Generasi kedua menjalani dua babak, babak yang pertama menjalani fasilitas belajar dengan buku, bolpen, pensil dan mistar. Babak yang kedua ada penambahan fasilitas belajar dari yang sudah ada di babak pertama, yaittu radio, televisi, koputer, internet ( media elektronik ) dan surat kabar ( media massa ). Orang muyu era kini alat penunjang tambahan bukan lagi menjadi fasilitas belajar melainkan menjadi fasilitas untuk bermain – main atau mengacaukan situasi belajarnya (alias ber pesta pora).

Pada tahun 1980-an generasi ke dua periode pertama, mulai menyebar keluar daerah guna melanjutkan pedidikan ke Perguruan Tinggi terutama di Jayapura. Di periode pertama ini orang muyu sedikit terkenah limbah modern, seperti mabuk – mabukan, judi – judian, dan pesta pora lainnya. Sampai pada giliran periode kedua melebihi kapasitas dari periode pertama, generasi kedua ini sampai pada tingkat eksekusi ( pembunuhan ) tanpa memandang bulu, mabuk berkepanjangan tidak melihat waktu, pemerkosaan, hamil di luar pernikahan (illegal ) tidak punya suami yang sah, kehilangan koordinasi antara satu dan lain, tidak memandang kaka dan adik.

Imbasnya yang kemudian terjadi adalah sukuisme, familisme, marga, klien, memisahkan asal kota dan kampung yang membawah kehancuran persatuan dan kesatuan antara orang muyu sendiri.

Kita melihat perkembangan generasi muyu yang melanjutkan pendidikan di kota study khususnya di jayapura, di mulai dari tahun 2000 hingga sekarang tahun 2007, realitasnya adalah merasa sangat bangga karena kuantitas ( jumlah ) nya sangat meyakinkan yang berkisar antara kurang lebih ( ± ) delapan ratusan, dan mereka menduduki semua Perguruan Tinggi yang ada di kota study Jayapura.

Namun hal itu sangat disayangkan jika melihat dari sisi kuantitas oke,tetapi di sisi kualitas ( bobot ) dalam meraih prestasi belajar, sungggu sangat memprihatinkan, karena sangat berbedah jauh dengan teman – teman mahasiswa dari daerah papua lain. Kita bisa melihat bukti nyata pada kronologis juni 2006 lalu, terjadi nya musibah perebutan dan pemalangan Asrama Merauke (As Maro) putra di Padang Bulan oleh oknum warga lokal setempat ( padang bulan ), di sebabkan karena asrama Maro di jadikan bar, bir, bor dan menjadi geng di padang bulan. Keresahan warga di padang bulan sudah sekian lama pada waktu itu menjadi moment untuk mereka memalang. Kita melihat pada saat itu yang menjadi geng siapa? Dan yang mendominasi dalam lingkungan penduduk mahasiswa As Maro siapa? Ini menjadi catatan untuk mahasiswa muyu untuk di kemudian hari, bukan lagi menyimpan emosi untuk kemudian melawan balik tetapi bagaiman kita mengubah sikap kita di kemudian hari.

Mari kita ber pegang tangan untuk melawan arus modernisasi dan globalisasi hindari dari konsep tiga (3) A:

1. Acak – acakan
2. Akal – akalan
3. Asal – asalan / Amburadul.

Acak – acakan adalah: Apabilah dalam menghadapi suatu masalah, kita belum bisa dapat menyelesaikannya, melainkan hanya boleh mempersulit masalah,mengelabuhi,belum lagi masalah tersebut dibiarkan, lalu kabur hilang dari hadapan masalah. Bukankah hal di atas dapat menunjang satu kualitas Sumber Daya Manusia Muyu yang dapat menunjang kelancaran hidup manusia?

Kehidupan ini selayaknya tidak boleh terjadi, tetapi kamilah subyek dan obyek dari realitas kehidupan tak bernilai itu. Kita sekarang sedang menghadapi realitas itu, dan kita berada di dalam realitas kehidupan itu sendiri, sementara kita tidak pernah menyadari itu,ketidak sadaran itu melekat pada diri kita. Namun hal itu masih saja dianggap suatu solusi dalam memperoleh kualitas Sumber Daya Manusia,dengan cara mabuk – mabukan, disko (acara), putar – putar tape / radio seperti di dalam sebuah bar atau diskotik, tertawa terbahak – bahak, dan masih banyak lagi kegiatan seremonial yang kita hasilkan sebagai sebuah nialai positif dalam menjalani realita hidup.

Akal – akalan adalah: dalam menjalankan sesuatu apa saja sifatnya tidak akan ada kenyataan dalam mengerjakan sesuatu atau menjalankan sesuatu, tetapi hasilnya akan bersifat rekayasa yang dapat membingungkan orang. Hal inilah yang disebut akal – akalan, dan fakta dari akal – akalan itu dapat dikategorikan dalam sebuah kegiatan onani otak tidak berdasarkan pada sebuah realitas konsep yang akan dibangun. Karakter akal – akalan ini juga ada pada generasi sekarang, dimana generasi yang hidup dengan teknologi serba lengkap dengan kemajuan teknologi pengetahuan, tetapi kini generasi sekarang yang mana, dapat dikatakan generasi millennium ini, jadi korban kemajuan teknologi.

Mengapa dikatakan demikian? Adalah penting juga kita ketahui bahwa, dengan adanya teknologi tersebut membuat generasi suku bangsa Muyu hebat, dengan kehebatan itu, dapat memiliki karakter egois, tersombong, kehangkuan dengan kebodohannya, ia tidak mau kala dalam menghina sesame suku bangsanya saperti kata paket langsung, kamu anak kampong, kami anak kota, sehingga kita harus hidup sesuai karakter kami masing – masing, yang orang kampong juga hidup dengan dengan karakternya. Dengan demikian, teknologi juga membuat generasi manusia muyu seakan – akan tambah tidak tahu diri, karena teknologi telah mengangkat status sosial Generasi Muyu. Karakter akal – akalan inilah yang sering membuat generasi suku bangsa Muyu, tidak ada pada posisi sebernarnya. Akan tetapi sifat dan karakter generasi suku bangsa Muyu itu telah menjadi dasar dalam sebuah reallitas budaya kehidupan generasi muyu.

Asal – asalan / ambur adul adalah: Generasi suku Bangsa Muyu sekarang, sudah tidak berdiri pada posisi mereka sebagai manusia sejati, melainkan berdiri sebagai manusia jadi – jadian, juga dapat dikatakan generasi manusia karton yakni telah diungkap dalam alur sesudah nya diatas. Sementara ambur adul adalah: kehidupan tidak bermartabat, kehidupan yang tidak berpegang pada norma – norma atau nilai – nilai budayanya, kehidupan penuh dengan ketidak sadaran diri, apakah saya benar – benar sudah pada posisi yang sebenarnya atau tidak.

Munculnya karakter kehidupan seperti ini semakin ada dalam pergumulan generasi muda suku bangsa muyu, lagi mengenyam pendidikan di perguruan tinggi mana saja, karena teknologi akhirnya ketahanan diri sebagai generasi suku bangsa muyu makin menurun dengan drastisnya. Hal ini di jempol kebawa dengan sebuah ibu jari tangan, tetapi bukan jempol ke atas, karena fakta telah menunjukan bahwa generasi sekarang sudah ada kemajuan seperti terlihat jelas pada generasi perempuan Muyu kebanyakan, makota rambutnya sudah tidak kelihatan ras suku bangsa Muyu, tetapi malahan penyangkalan yang di lakukan terhadap diri nya dengan cara: smeer rambut dengan parang, sterika pakaian, juga dengan minyak makan (minyak goreng) dan sementara alis pada kening, yang mana alis kening bagi setiap manusia itu, dapat memperkaya atau mempercantik muka ini, di cukur dengan sebuah silet goal baru dari tokoh.

Dengan perkembangan teknologi inilah membuat generasi suku bangsa muyu memiliki ketidak pastian dalam mengenal indentitas nya. Sementara laki lebih radikal dengan kegiatan yang sungguh tidak masuk dalam alam pikkiran manusia seperti mabok tak kunjung henti, putar tape / radio casete besar – besaran, teriak – teriak dengan sedih ataupun gembira seakan – akan ada duka dan luka dalam hati, juga seakan - akan ada sebuah acara pesta. Hal inilah yang disebut kehidupan ambur – adul / asal – asalan.***

Dampak Negatif Kebutuhan Tehnologi Terhadap Generasi Suku Bangsa Muyu

2008-11-29T09:33:00.000+07:00

Papua: Perspektif Lokal atas Konflik

2008-11-29T09:12:00.000+07:00

Kebanyakan pengamat luar hanya melihat satu dimensi dari konflik di Papua yaitu – pemerintah Indonesia melawan gerakan kemerdekaan – namun sebenarnya permasalahan tersebut jauh lebih kompleks. Ada beberapa hal lain yang juga penting, misalnya ketegangan antar suku dan antara penduduk asli Papua dan penduduk non-Papua. Selain itu ada pula persaingan untuk mendapatkan kekuatan politik dan akses atas jarahan di tingkat kabupaten dan kecamatan. Padahal masalah-masalah yang ada sangat berbeda antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Sementara, perhatian nasional dan internasional cenderung diberikan ke pesisir utara dan wilayah pegunungan tengah, dan secara relatif hanya ada sedikit perhatian untuk kabupaten di wilayah selatan yang sudah cukup lama merasa tidak dilibatkan dalam perpolitikan di Jayapura, ibukota Papua.

Boven Digoel adalah sebuah Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Merauke pada bulan Desember 2002. Kabupaten ini bukanlah pusat pemerintahan propinsi dan juga bukan pusat dari investor besar dari Barat ataupun tempat aktifnya kelompok pro-kemerdekaan. Perhatian utama masyarakat setempat di wilayah ini adalah hak-hak tanah dan politik etnis. Masalah-masalah yang penting bagi mereka adalah bagaimana menyeimbangkan hak-hak tanah adat Papua dengan investasi di bidang kehutanan dan kelapa sawit, dan juga pengelolaan ketegangan sosial sehubungan dengan kedatangan penduduk non-Papua. Keprihatinan lokal lainnya, yang sebenarnya setelah pemilihan tingkat kabupaten pada tahun 2005 sudah berkurang, adalah persaingan antara elit-elit suku Muyu dan suku Mandobo untuk mendapatkan kekuasaan politik, dan bagaimana persaingan tersebut bersentuhan dengan perpolitikan di Merauke yang berbatasan dengan wilayah ini di mana saat ini ada upaya untuk mendirikan suatu propinsi baru bernama Papua Selatan.

Korindo, sebuah perusahaan milik Korea, dan anak-anak perusahaan Indonesianya, telah beroperasi di wilayah ini sejak tahun 1993 dengan menebang pohon untuk dijadikan kayu lapis (plywood) dan sejak tahun 1997 juga mengelola perkebunan kelapa sawit untuk memproduksi bahan bakar nabati. Walaupun belum ada konflik besar yang pecah namun di wilayah ini sering terjadi konflik antara perusahaan dengan para pemilik tanah adat sehubungan dengan akses dan ganti rugi, juga ada konflik antara suku-suku mengenai perbatasan tanah dan di dalam suku-suku itu sendiri atas pembagian ganti rugi.

Beberapa tahun lalu, ketidakpuasan dengan Korindo pernah bersinggungan dengan gerakan kemerdekaan, contohnya penculikan beberapa pegawai perusahaan tersebut pada bulan Januari 2001 oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tetapi sejak terbunuhnya Willem Onde, pimpinan OPM setempat pada bulan September 2001, kelompok pengikutnya yang kecil sudah tidak aktif lagi.

Meskipun tidak ada lagi masalah keamanan yang serius di Kabupaten ini, kehadiran TNI dan polisi dirasakan cukup kuat terutama sejak Boven Digoel berpisah dari Merauke di akhir tahun 2002. Penduduk desa, para tamu bahkan politisi dan pegawai negeri setempat dipantau dengan ketat. Pasukan keamanan tidak memainkan peran penting dalam melindungi investor di Kabupaten ini; Korindo dan anak-anak perusahaannya memiliki pasukan keamanan swasta. Meskipun demikian, bila ada masalah antara penduduk setempat dengan perusahaan, maka biasanya yang diminta untuk membantu adalah angkatan darat dan Brimob, yang keduanya mempunyai pos-pos diseantero wilayah hak penebangan hutan dan perkebunan.

Sejak berakhirnya operasi militer di akhir tahun 1990an, hanya terjadi sedikit pelanggaran hak asasi manusia oleh pasukan keamanan, namun pelecehan dan intimidasi tingkat rendah cukup luas. Masalah-masalah yang timbul pada umumnya berasal dari perselisihan pribadi dan masalah kepemilikan juga keterlibatan TNI dalam bisnis ilegal kecil tetapi bukan karena masalah politik.

Boven Digoel yang terletak di sudut terpencil Papua, kira-kira 3,700 kilometer dari ibukota Republik Indonesia, hanya mendapatkan sedikit sekali perhatian. Kabupaten ini tidak mempunyai media lokal yang independen dan hanya ada sedikit sekali lembaga swadaya masyarakat. Sebenarnya Boven Digoel layak diamati. Daerah ini menjadi contoh bagaimana politik di tingkat kabupaten cenderung membuat para elit suku Papua bertarung satu sama lain dan bukannya menjadikan mereka lebih dekat untuk beroposisi melawan Jakarta. Terlebih lagi, dari Kabupaten ini bisa disoroti bahaya dari politik etnik yang seringkali muncul sebagai akibat pemekaran dan bahaya lain yang dapat terjadi akibat investasi besar di bidang sumber daya alam. Ada pula kekhawatiran di antara penduduk asli Papua atas kedatangan pemukim Indonesia non-Papua.

Uraian ini dibuat berdasarkan wawancara mendalam dengan berbagai kalangan yang terdiri dari pejabat pemerintah dan masyarakat madani, polisi setempat, masyarakat desa di Kabupaten Tanah Merah, Getentiri dan Mindipdana, wakil-wakil perusahaan Korindo di Asiki dan Jakarta juga wartawan dan LSM di Merauke yang bekerja di seluruh wilayah selatan.

Sumber : http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?l=5&id=4945

Tim Tandingan, Batu Sandungan Pemekaran Kabupaten Muyu

2008-11-29T08:56:00.000+07:00

Hadirnya tim tandingan pemekaran Kabupaten Muyu bentukan Pemda Boven Digoel menyebabkan terhambatnya proses pemekaran Kabupaten Muyu yang meliputi Distrik Mindiptana, Waropko dan Kongo. Proses pemekaran yang telah diperjuangkan oleh tim yang terbentuk dari masyarakat tersebut sudah dilakukan sejak 3 tahun silam dan memdapat respon dari Mendagri, DPR RI maupun provinsi berikut kajian ilmiah tentang pembentukan Kabupaten Muyu tersebut.

Hal ini disampaikan oleh deklarator dan penanggung jawab pemekaran Kabupaten Muyu Martinus Torib, S.Sos saat jumpa pers yang berlangsung di Caffe Ratu Start Merauke (19/11). “ Pembentukan tim tandingan pemekaran dipimpin oleh wakil bupati Boven Digoel saya pikir itu keliru. Seharusnya pemerintah harus membackup aspirasi yang datangnya dari rakyat”, sesal Torib.

Dengan dibentuknya tim pemekaran tandingan oleh Marselinus Yom Kondo yang merupakan wakil bupati Boven Digoel maka terbit 2 SK tim yang diberikan oleh Mendagri. “Jadi kira-kira, kita mau pakai SK yang mana? Sementara itu tanggal 24 November 2008 sudah akan ditetapkan bersamaan dengan ditetapkannya Merauke jadi kota madya”, tutur Torib.

Torib mengatakan lebih lanjut bahwa dirinya beserta masyarakat yang telah memperjuangkan pemekaran Kabupaten Muyu sangat kesal dengan tindakan yang telah dibuat oleh Pemda Boven Digoel.”Kami tidak mau pemekaran ini dipolitisir dan tidak mau kalau daerah Muyu dijadikan ajang politik. Gubernur Papua dan Bupati Merauke pun tahun masalah ini”, tukas Torib.

Penasehat pemekaran Kabupaten Muyu - Mandobo Yosep Atub menilai bahwa sebetulnya proses untuk pemekaran Kabupaten Muyu itu sudah berjalan. “Tindakan Pemkab Boven Digoel seharusnya memfasilitasi mendukung dengan dana dan kalau perlu orang yang ada dalam Pemerintah Daerah Bovendigoel bergabung dalam tim ini bukan membuat yang baru”, katanya.

Dirinya berharap pemerintah mendukung dan tidak menghalangi usaha masyarakat. “Dalam menjalankan roda pemerintahan kita harus demokratis dan dewasa melihat persoalan pembangunan daerah dengan pandangan yang jernih. 3 tahun ini sama sekali tidak ada anggaran untuk memproses pemekaran. Dana ini murni dari dana pribadi, simpatisan maupun mereka yang merasa diri sebagai anak Muyu maupun Mandobo hingga keluarnya kajian ini”, jelas Atub.

sumber : http://www.tabloidjubi.com/index.php?

STATUS QUO PENGUNGSI BOVEN DIGOEL

2008-11-27T09:32:00.000+07:00

Menanggapi Papua Times tertanggal 03 September 2008, oleh Pemrintah provinsi Papua tentang pemulangan masyarakat pengungsi asal provinsi Papua. Pengungsi di Kabupaten Boven Digoel tidak banyak suku yang mengungsi ke negara tetangga Papua New Guinea ( PNG ) antara lain hanya suku Muyu saja. Maka kami dari mahasiswa/i Muyu Se-Port Numbay (Tim Kontak) dengan tegas menolak dan meluruskan tentang status pengungsi yang di persoalkan. Dengan hal tersebut kami tim kontak akan meluruskan beberapa fakta sebagai berikut: 1. Hak Ulayat Orang Muyu Pada zaman dahulu orang Muyu hidup dalam delapan ( 8 ) sub suku, yang mempunyai satu bahasa daerah. Yang terbagi menjadi sub-sub suku adalah dialek bahasa daerah. Maka secara tradisional orang Muyu mempunyai daerah/teritorial yang membentuk bujur sangkar yaitu dari daratan antara kali Kao sampai kali Teri yang membentang dari utara ke selatan. Orang Suku Muyu mempunyai satu budaya, antara lain bahasa daerah, tari-tarian, adat-istiadat (perilaku kegiatan setiap hari) dan lain-lain, maka orang Suku Muyu tidak bisa dikotak-kotakan dengan cara apapun, misalnya seperti sekarang demi kepentingan politik sehingga membedahkan menjadi orang Muyu utara, orang Muyu selatan, orang Muyu sub suku ini, orang Muyu sub suku itu, orang Muyu pengungsi, orang Muyu non pengungsi dan lain-lain. 2. Sejarah Administratif Nieuw Guinea (Papua) Belanda Pada Tahun 1961 Pemerintah Nieuw Guinea Belanda telah membagi wilayah Papua menjadi enam (6) wilayah Afdeling, dua pulu dua (22) wilayah Onderafdeling serta tiga (3) daerah Penjajakan. Dalam 7 wilayah afdeling termasuk afdeling Zuid Nieuw Guinea yang beribukota di Merauke dalam Afdeling ini terbagi atas 5 Onderafdeling didalamnya termasuk daerah Muyu. wilayah Onderafdeling Muyu dimulai dari arah Barat yang dibatasi oleh sungai Kao sampai ke arah Timur dibatasi oleh singai Teri, termasuk daerah Ningrum, (sekarang daerah Papua New Guinea). Papua di klaim oleh Soekarno melalui Tiga Komando Rakyat (Trikora) pada Tanggal 19 Desember 1961. Menjelang persiapan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang akan di selenggarahkan pada Tahun 1969. Penduduk Suku Muyu yang menghuni didaratan antara sungai Muyu dan sungai Teri merasa teresisi karena tidak diperhatikan, maka daerah ini di klaim oleh pemerintah New Gunea Australia (Pemerintah Papua New Gunea/ PNG). Dengan demikian hal ini kami mengigatkan kembali tentang pokok persoalan, sebenarnya pengungsi mana yang harus di pulangkan? Hal ini akan di bicarakan pada nomor berikut. 3. Pelanggaran HAM Sejak Papua mulai di integrasikan ke Negara Republik Indonesia (NKRI) melalui UNTEA. Papua jatuh kedalam pelanggaran HAM. Pada Tanggal 19 Desember 1961 mulai pemberlakuan Trikora Papua menjadi Daerah Opersi Militer (DOM) dengan misi yang terlihat jelas dalam isi Trikora, dan pada Tangal 03 Maret 1962 Pemerintah UNTEA menyerahkan Papua kedalam tangan pemerintahan Republik Indonesia (RI). Sejak itu Papua secara terang-terangan dan secara perlahan-lahan mulai dimusnakan, melalui intimidasi, teror, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, penculikan, penangkapan seweang-wenang dan lain-lain. Pada Tanggal 14 Juli sampai 01 Agustus 1969 PEPERA dilaksanakan secara tidak demokratis, hal ini menjadi warga Papua sangat marah dan dimulai dengan aksi-aksi serangan terhadap Militer dan Pemerintah Indonesia oleh Pemuda Papua dan Tentara Pembela Rakyat Papua yang tergabung dalam OPM. Aksi-aksi terus berlangsung, pada Tahun 1984 penduduk suku Muyu terjadi perpindahan / mengungsi secara paksa ke Nagara tetangga (Papua New Guinea / PNG) yang disebabkan oleh masalah-masalah yang disebutkan diatas. Perpindahan / pengungsian ini bukan karena tidak mendapatkan kesejahteraan tetapi rencana pemusnahan secara masal terhadap suku Muyu yang terstruktur secara rapi dari pusat Ibu Kota Negara Indonesia. 4. Penanganan PBB Terhadap Pengungsi Pada Tahun 1984 penduduk suku Muyu yang bermukim di daratan antara sungai Kao dan sungai Muyu telah mengungsi ke PNG ( ke daerah Muyu yang menjadi wilayah pemerintahan New Guinea Australia). Kemudian infomasi pengungsian / perpindahan penduduk suku muyu ini telah disiarkan oleh radio Australia hingga terdengar sampai ke New York Amerika Serikat. Menjelang akhir Tahun 1984 PBB mengulurkan tangan untuk pengungsi suku Muyu. Hubungan sosial antara penduduk Muyu New Guinea Australia dan penduduk Muyu pengungsi dari Indonesia tidak terjamin, maka pada akhir Tahun 1987 sebagian kecil penduduk pengungsi kembali ke daerah asalnya berdasarkan surat Soeharto melalui PBB tentang keamanan hukum terhadap warga bila kembali ke daerah asalnya. Pada awal Tahun 1988 PBB mengadakan hubungan diplomasi langsung dengan pemerintah Papua New Guinea (PNG) tentang lokasi pemukiman yang layak bagi warga pengungsi dari seluruh Papua Barat, maka pemerintah PNG memberikan “ New Wara Kamp” sebagai tempatnya. Pada akhir Tahun 1992 pengungsi suku Muyu dari New Wara Kamp telah pulang kembali ke daerah asalnya (Indonesia). Sebagian kecil yang mengaku tidak pulang, mereka ini menjadi warga negara Papua New Guinea (PNG). Yang menjadi pertanyaan kami adalah pengungsi asal Kabupaten Boven Digoel mana yang mau di pulangkan? Telah kita mengikuti langka-langka dari awal pengungsian hingga kembali ke daerah asal, sudah tidak ada lagi penduduk yang berstatus pengungsi atau status tidak jelas ( Quo ), penduduk di garis perbatasan antara kedua negara (NKRI dan PNG) di Kabupaten Boven Digoel mereka ini bukan warga masyarakat pengungsi lagi (Suku Muyu), tetapi mereka adalah warga masyarakat Suku Muyu yang memiliki hak sulung atas tanah adat yang berada dalam wilayah pemerintahan Papua New Gunea (Papua Timur), sehingga sebagian hak ulayat tanah adat masyarakat Suku Muyu tergabung dalam wilayah negara PNG (New Guinea Australia). Khususnya para pejabat daerah, para TNI / Polri yang bertugas di Kabupaten Boven Digoel jangan menjadikan pengungsi sebagai proyek semata. Terutama sekali menjelang musim buah (Pemilu Cabup dan Caleg) pengungsi sebagai bahan kampanye Pemilu. Selain itu juga kami mengingatkan kepada para elit-elit poloitik Suku Muyu agar tidak memanfaatkan “Isu Pengungsi,” hanya untuk mendatangkan masyarakat Suku Muyu sebagai batu loncatan kepentingan pemekaran “ Kabupaten Muyu, “ di kemudian hari. Sehingga tidak layak jika masyarakat Suku Muyu disebut sebagai pengungsi, masyarakat Suku Muyu tidak pernah mengungsi, tetapi masyarakat Suku Muyu pindah tempat tinggal dari tanah adat yang ada dalam wilayah NKRI ke tanah adat yang ada dalam wilayah PNG, karena adanya tekanan psikilogis, pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan secara paksa, seperti pembunuhan terhadap salah sorang warga Kampung Kanggewot, yaitu Bapak BLASIDIUS. TUKOK di tembak mati dalam rumahnya, yang di lakukan oleh pihak TNI NON-ORGANIK dari Kesatuan Yonif 432 asal Malang Jawa Tmur, terhadap masyarakat Suku Muyu. 1. Kami Mahasiswa/i Muyu (KATI) mengutuk tegas terhadap sekelompok kepentingan yang selalu mengangkat dan menggunakan ISSU pengungsi hanya demi kepentingan jabatan, kepentingan kelompok, kepentingan kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari, serta mengorbankan rakyat papua,terutama secara khusus masyarakat suku bangsa muyu. 2. Menghimbau kepada seluruh jajaran,komponen militer republik indonesia untuk tidak lagi melakukan tindakan represif, kekerasan, pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan, dan penghilangan nyawa secara paksa.

Sumber : http://www.kabarpapua.com/online/modules.php

Pembentukan Tim Pemekaran Muyu Tidak Dewasa

2008-11-26T09:40:00.000+07:00

MERAUKE - Pembentukan Tim Pemekaran Kabupaten Muyu oleh Pemkab Boven Digoel dinilai oleh Deklarator Pemekaran Kabupaten Muyu, Martinus Torip, S.Sos, sebagai sesuatu yang tidak dewasa. Pasalnya, lanjut Torip yang juga penangung jawab Tim Pemekaran Kabupaten Muyu di Kabupaten Boven Digoel tersebut, bahwa Tim Pemekaran Kabupaten Muyu sudah dibentuk oleh Dewan Adat Muyu sejak tahun 2006 lalu dan segala proses sudah berjalan cukup lama yang dimulai aspirasi masyarakat adat, sidang Paripurna DPRD Kabupaten Boven Digoel yang memberikan persetujuan pemekaran, kemudian DPRP yang mengeluarkan SK persetujuan bahkan sudah sampai ke Depdagri dan DPR RI yang menurutnya sangat mendapt respon dari kedua lembaga pusat tersebut. Sementara Tim Pemekaran Kabupaten Muyu yang dibentuk Pemkab Boven Digoel yang diketuai langusng Wakil Bupati Boven Digoel, ungkap Torip, baru dibentuk pada tahun 2008.

"Saya tidak mengerti terhadap apa yang dilakukan Pemda Boven Digoel dengan membentuk Tim bayangan. Ini kan namanya Pahlawan kesiangan. Dan ini masyarakat tidak mau daerah muyu dijadikan ajang politik dan bisnis politik," jelas Torip didampingi Penasehat Tim Drs Yosep Atuk, M.Pd, pada saat menggelar jumpa pers di Merauke, kemarin. Seharusnya, kata Torip, Tim Pemekaran yang dibuat oleh dewan adat Muyu tahun 2006 yang merupakan murni aspirasi masyarakat harus didukung penuh oleh Pemerintah daerah dengan tidak membentuk Tim lagi yang menurut Torip sebagai Tim Tandingan.

Menurutnya, proses Pemekaran Kabupaten Muyu tersebut sudah dilakukan pihaknya sejak 3 tahun lalu dan dokumen Rancangan Undang-Undangnya dari Komisi II DPR RI sudah diperoleh pihaknya. Bahkan tanggal 24 Nopember besok bersamaan dengan Pemekaran Pemerintah Kota Merauke akan ditetapkan. Bahkan lanjut Torip, 8 Desember mendatang Tim dari Komisi II DPR RI akan turun ke Mindiptana untuk melihat posisi ibukota Kabupaten Pemekaran Muyu tersebut.

Selama ini, lanjut Torip, proses pemekaran Kabupaten Muyu tersebut sudah dipenuhi mulai dari Rapat Paripurna persetujuan DPRD Kabupaten Boven Digoel, kajian ilmiah oleh IPB Bogor, persetujuan DPRP dengan mengeluarkan SK persetujuan sampai pada proses di DPR RI dan Depdagri. "Tapi yang Tim dibentuk oleh Pemda itu, tidak melalui proses sidang paripurna persetjuan di DPRD Boven Digoel," jelasnya. sepanjang proses yang dilakukan selama itu, ungkap Torip, pihaknya belum pernah mendapat dukungan pendanaan dari Pemda Boven Digoel. "Kecuali dukungan dari Bupati Boven Digoel yang memberikan sen persetujuan bahwa silakan jalan sepanjang tidak melanggar aturan," katanya.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis belum ada konfirmasi balik dari Pemda Boven Digoel terkait dengan Tim yang dibentuk tersebut yang dinilai sebagai Tim Tandingan.

Sumber : http://www.radartimika.com/index.php?

Tim Pemekaran Kabupaten Muyu Bentukan Pemkab Dipertanyakan

2008-11-26T09:33:00.000+07:00

MERAUKE- Pembentukan Tim Pemekaran Kabupaten Muyu oleh Pemkab Boven Digoel dinilai oleh Deklarator Pemekaran Kabupaten Muyu, Martinus Torip, S.Sos, sebagai sesuatu yang tidak dewasa.
Pasalnya, lanjut Torip yang juga penangung jawab Tim Pemekaran Kabupaten Muyu di Kabupaten Boven Digoel tersebut, bahwa Tim Pemekaran Kabupaten Muyu sudah dibentuk oleh Dewan Adat Muyu sejak tahun 2006 lalu dan segala proses sudah berjalan cukup lama yang dimulai aspirasi masyarakat adat, sidang Paripurna DPRD Kabupaten Boven Digoel yang memberikan persetujuan pemekaran, kemudian DPRP yang mengeluarkan SK persetujuan bahkan sudah sampai ke Depdagri dan DPR RI yang menurutnya sangat mendapat respon dari kedua lembaga pusat tersebut.
Sementara Tim Pemekaran Kabupaten Muyu yang dibentuk Pemkab Boven Digoel yang diketuai langsung Wakil Bupati Boven Digoel, baru dibentuk pada tahun 2008. '' Saya tidak mengerti terhadap apa yang dilakukan Pemkab Boven Digoel dengan membentuk tim bayangan. Ini kan namanya Pahlawan kesiangan. Dan ini masyarakat tidak mau daerah Muyu dijadikan ajang politik dan bisnis politik,'' jelas Torip didampingi Penasehat Tim Drs Yosep Atuk, M.Pd, pada saat menggelar jumpa pers di Merauke, kemarin.
Seharusnya, kata Torip, Tim Pemekaran yang dibuat oleh dewan adat Muyu tahun 2006 yang merupakan murni aspirasi masyarakat harus didukung penuh oleh Pemerintah daerah dengan tidak membentuk Tim lagi yang menurut Torip sebagai Tim Tandingan.
Menurutnya, proses Pemekaran Kabupaten Muyu tersebut sudah dilakukan pihaknya sejak 3 tahun lalu dan dokumen Rancangan Undang-Undangnya dari Komisi II DPR RI sudah diperoleh pihaknya. Bahkan tanggal 24 Nopember besok, bersamaan dengan Pemekaran Pemerintah Kota Merauke akan ditetapkan. Bahkan lanjut Torip, 8 Desember mendatang Tim dari Komisi II DPR RI akan turun ke Mindiptana untuk melihat posisi ibukota Kabupaten Pemekaran Muyu tersebut.
Selama ini, proses pemekaran Kabupaten Muyu tersebut sudah dipenuhi mulai dari Rapat Paripurna persetujuan DPRD Kabupaten Boven Digoel, kajian ilmiah oleh IPB Bogor, persetujuan DPRP dengan mengeluarkan SK persetujuan sampai pada proses di DPR RI dan Depdagri. ''Tapi yang Tim dibentuk oleh Pemkab itu tidak melalui proses sidang paripurna persetjuan di DPRD Boven Digoel,'' jelasnya.
Sepanjang proses yang dilakukan selama itu, ungkap Torip, pihaknya belum pernah mendapat dukungan pendanaan dari Pemda Boven Digoel. ''Kecuali dukungan dari Bupati Boven Digoel yang memberikan sen persetujuan bahwa silakan jalan sepanjang tidak melanggar aturan,'' katanya.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis Pemkab Boven Digoel belum berhasil dikonfirmasi terkait Tim yang dibentuk tersebut yang dinilai sebagai Tim Tandingan.

Sumber : http://www.cenderawasihpos.com/detail.php?id=21568&ses=

Mendagri: Jangan Asal Mekar

2008-11-20T09:00:00.000+07:00

Penyulutan Obor Nusantara Diwarnai Penyerahan Aspirasi Papua Selatan
MERAUKE-Momen penyuluhan Obor Nusantara oleh Menteri Dalam Negeri Mardyanto yang berlangsung di Merauke, merupakan kesempatan emas bagi masyarakat di Papua Selatan menyampaikan langsung apa yang menjadi keinginan dan harapan mereka selama ini tentang hadirnya sebuah Provinsi Papua Selatan.
Melalui kelompok perwakilan seluruh etnis yang ada di Merauke dan 3 kabupaten
pemekaran lainnya, Asmaat, Mappi dan Boven Digoel, mereka menyampaikan aspirasi itu dalam bentuk tertulis yang diserahkan langsung Ketua Tim 80 Agustina Basik-Basik, S.Sos, MM dan diterima Mendagri Mardyanto.
Kendati tidak dibacakan saat diserahkan, namun Agustina Basik-Basik seusai penyerahan itu mengungkapkan, apa yang diserahkan secara tertulis itu merupakan sebuah ungkapan, isi hati terutama harapan untuk hari esok lebih baik, lebih terhormat dan lebih bermartabat bagi masyarakat di Papua Selatan.
''Artinya apa, bahwa kita hanya inginkan pelayanan lebih didekatkan kepada masyarakat. Itu artinya rentang kendala harus pendek,'' jelasnya. Untuk lanjutnya, akhir dari pada seluruh yang diserahkan itu adalah memohon kepada Mendagri bisa secepatnya untuk segera memproses pembentukan Provinsi Papua Selatan dan hadirnya pemerintah kota di Merauke.
''Sehingga kalau pemerintah kota terbentuk, kita bisa memenuhi syarat
terbentunya suatu provinsi sesuai PP nomor 78 tahun 2007. Jadi itu adalah permintaan kami kepada Mendagri,'' katanya. Permintaan itu, lanjut dia,
dilakukan secara santun.
''Itu kita lakukan secara santun dan beliau kan sudah tahu karena ini sudah
terproses sejak tahun 2005 lalu. Kalau santun kan diharapkan beliau akan lebih memberikan perhatian dari pada dilakukan dengan cara gotot atau marah-marah yang
terkesan marah-marah,'' terangnya.
Menanggapi aspirasi yang disampaikan itu, Mendagri Mardyanto, menegaskan, dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tidak melarang adanya suatu pemekaran, tapi kewajiban Pemerintah Pusat mengarahkan agar pemekaran itu baik jika daerah itu memang dimekarkan, bisa tumbuh dengan baik.
''Nah yang tahu adalah masyarakat Provinsi Papua sendiri,'' jelasnya. Karena
itu, dengan suasana yang sudah tercipta bagus selama ini, dirinya menyerahkan kembali untuk dibicarakan dengan baik, karena aturannya juga sudah ada. ''Saya
kira dengan cara ini waktunya juga dipertemukan. Saya kira tidak asal mekar saja, tapi mekar dengan baik dan terencana. Mudah-mudahan menjadi model yang paling baik untuk pertumbuhan provinsi,'' harapnya.
Dikatakan, untuk masalah pemekaran terutama masalah Papua, dirinya mengambil satu nilai positif pada saat membuat rancangan Perpu soal payung hukum Provinsi Irian Barat. Secara berulang kali, lanjut Mendagri, dirinya
telah menyampaikan bahwa untuk masalah Papua agar lebih mengedepankan pembicaraan di dalam Tanah Papua itu sendiri. ''Itu lebih baik dalam rangka kita menanggapi pemekaran Provinsi dan kabupaten/kota di
Papua,'' tandasnya.
Menyangkut 6 daerah otonom baru yang telah disahkan, Mendagri menjelaskan, akan segera melantik Caratekernya, sehingga kabupaten, 5 diantaranya berada di Wamena dan 1 di Nabire segera berpemerintahan.
Ditempat yang sama, menjawab pertanyaan wartawan Wakil Gubernur Papua Alex Hesegem, menegaskan pula masalah pemekaran bukan sesuatu yang tabuh dan
dilarang. Pemekaran boleh-boleh saja. Hanya saja, lanjutnya Wagub, pihaknya sering memberikan catatan-catatan kepada para penentu di pemerintah
pusat agar aspirasi yang datang dari masyarakat supaya sungguh-sungguh memenuhi persyaratan sesuai dengan UU Nomor 21 tahun 2001. Selain itu, pihaknya juga meminta jika sekiranya keinginan masyarakat itu sudah sampai ke Pemerintah Pusat agar Pemerintah Pusat melakukan kajian ilmiah yang konfrehensif.
''Kalau sudah memenuhi syarat-syarat itu, kemudian dilakukan pemekaran,'' jelasnya. Kedepan, lanjut Wagub, prinsipnya sama. Untuk Pemekaran baik provinsi, kabupaten atau kota, Pemerintah Pusat harus
mengembalikan kepada Pemerintah Provinsi Papua sesuai aturan-aturan yang sudah ada. ''Disamping itu, juga kita bisa melihat kebijakan pemerintah pusat, dimana Presiden mengatakan Moratorium atau penundaan pemekaran di seluruh Indonesia, sehingga ini harus kita tangkap dengan baik,'' terangnya. Disamping itu, ada aturan Pemerintah bahwa untuk daerah otonomi baru setelah 7 tahun
dibentuk akan dilakukan evaluasi. Dan apabila sama sekali tidak bisa maju, maka akan digabungkan kembali dengan induk atau penggabungan 2 daerah yang
berdekatan. ''Sehingga sinyal-sinyal ini perlu kita baca dengan baik, lalu kita ajukan itu pemekaran,'' katanya. Lainnya, mulai bulan depan secara nasional,
Pemerintah sudah mulai disibukan dengan Pemilu dan pemilihan Presiden. ''Saya pikir soal itu (Pembentukan Provinsi Papua Selatan) bersabar dulu. Nanti pemerintahan baru 5 tahun mendatang kalau terbentuk silakan saja. Tapi harus memenuhi persyaratan itu,'' jelasnya.
Wagub sendiri mengaku belum melihat apakah persyaratan Pembentukan Provinsi Papua Selatan yang diusung masyarakat Selatan Papua sudah memenuhi
syarat. ''Saya belum melihat. Tapi kalau sudah memenuhi syarat, barangkali Pemerintah Pusat. Tapi kalau pusat sudah siap berarti kita dibawah yang belum
siap. Kan begitu,'' jelasnya. Disinggung kendala yang di Provinsi sehingga Gubernur belum mengeluarkan rekomendasi untuk pembentukan Provinsi Papua Selatan, Wagub beralasan tidak tahu persis karena aspirasi PPS
itu sendiri belum sampai di meja kerjanya. ''Saya belum tahu, karena di meja saya belum masuk sehingga saya belum lihat,'' katanya.

Sumber : http://www.kesbangpapua.com/index.php?content=detail&id=50

Mendagri Diminta Setujui Pembentukan PPS

2008-11-19T10:13:00.000+07:00

Perwakilan tokoh 4 kabupaten yakni Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat menyampaikan permintaan ke Menteri Dalam Negeri Drs H. Mardiyanto, untuk menyetujui aspirasi masyarakat Selatan Papua atas pembentukan Kota Merauke, Kabupaten Muyu di Boven Digoel dan pembentukan Provinsi Papua Selatan.
Permintaan itu, disampaikan masing-masing Perwakilan Asmat, Elias Asembe, Boven Digoel Martinus Torip, Kabupaten Mappi Seprianus Bapaimu dan Kabupaten Merauke H. Wellem Waros. Selain perwakilan 4 tokoh itu, juga Ketua KNPI Kabupaten Merauke Dominukus Buliba Gabze dan Ketua Pemuda Marind Freddy Gebze kepada Mendagri saat transit sesaat di VIIP Bandara Mopah Merauke setelah kembali mengikuti pertemuan Joint Border Committee (JBC) di Port Moresby, PNG, Kamis (6/11) malam sekitar pukul 20.00 WIT.
Menanggapi permintaan itu, Mendagri Mardiyanto mengakui telah banyak usulan pemekaran baik itu kabupaten /kota maupun provinsi. Dan dalam proses pemekaran daerah itu, sangat banyak usulan yang datangnya dari inisiatif DPR RI yang kemudian diproses sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah, selalu menyampaikan bahwa kalau usulan tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan, Pemerintah tidak akan menolak sebab pemekaran itu sendiri dimungkinkan oleh UU.
‘’Tapi disisi lain, saya juga sangat memperhatikan kemampuan-kemampuan daerah sendiri,’’ jelas Mendagri.
Pada pemekaran daerah yang terakhir disetujui pemerintah melalui DPR RI, menurut Mendagri, dengan pertimbangan keuangan di pusat tidak seluruhnya bisa mandiri dalam kurun waktu 1 tahun mendatang. Tapi, selama 3 tahun kedepan baru daerah otonom baru tersebut dimandirikan walaupun ijin pemekaran sudah ada. ‘’Ini karena memang pemerintah sayang pada daerah itu. Jangan sampai karena dengan pemekaran, daerah itu menjadi koleps. Hari ini, sayapun harus memperjuangan 99 kabupaten yang tidak mampu karena DAU-nya yang turun dari pusat berkurang,’’ jelasnya. Saat ini, ungkap Mendagri, jumlah kabupaten/kota di Indonesia telah mencapai 487. Padahal awal reformasi, total kabupaten/kota di Indonesia hanya 360.
‘’Karena itu, pemerintah pusat juga sangat mencermati pemekaran jangan sampai dengan pemekaran daerah itu menjadi koleps. Kemarin Pemerintah sudah meberikan jawaban 17 pemekaran itu melalui DPR RI disesuaikan dengan aturan PP 78,’’ jelasnya.
Karena itu, pada kesempatan tersebut Mendagri menegaskan tidak bisa langsung memutuskan untuk menyetujui terbentuknya PPS tersebut. ’’Tidak mungkin malam ini saya bisa mengatakan bahwa siap dan tidak siap. Karena tidak mungkin saya seorang Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) bisa memutuskan sendiri tapi masih harus hitung-hitungan dengan Menteri keuangan dan lagi melihat prosesnya dengan Gubernur. Karena aturannya Gubernur yang harus memberikan persetujuan, DPR dan DPRD,’’ kata Mendagri.
Pernyataan Mendagri ini sehubungan dengan adanya permintaan salah satu tokoh tersebut agar bisa memberi jawaban pasti, apalagi, Pemilu sudah berada diambang pintu. Presiden maupun DPR RI telah sepakat untuk fokus pada Pemilu Legeslatif yang akan digelar April dan Pilpres putaran pertama pada Juli 2009 sehingga berlangsung dengan sukses. Jika ditengah jalan tersebut terjadi pemecahan kabupaten dan provinsi, maka menurut Mendagri, betapa sulitnya menghadapi persoalan-persoalan yang cukup rumit tersebut.
Kendati demikian, Mendagri mengaku keinginan masyarakat Selatan Papua tersebut akan ia bawa kedalam rapat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah namun ia meminta agar keinginan tersebut dibicarakan secara bersama. ‘’Saya sering sampaikan agar apa yang menjadi keinginan kita itu muncul dari saudara-saudara di Papua sendiri,’’ jelasnya.
Mendagri mengaku, sangat menyimak apa yang telah disampaikan dan akan menyampaikan ke Gubernur. ‘’Kalau saudara-saudara belum dapat ketemu gubernur, padahal gubernur lewat disini kemarin. Kalau belum, saya akan sampaikan dan ceritakan keinginan dan harapan dari saudara-saudara. Saya akan bicarakan dan komunikasikan, walaupun bapak-bapak belum ketemu langsung Gubernur. Saya mendagri bisa ketemu dan boleh kan saya panggil dan ajak bicara,’’ jelas Mendagri.
Hal ini disampaikan Mendagri terkait dengan penyampaian salah satu tokoh perwakilan tersebut bahwa rombongan perwakilan masyarakat dari Selatan Papua telah 4 kali ke Jayapura berusaha menemui Gubernur Papua secara langsung namun tidak diberi kesempatan.

Sumber : http://www.cenderawasihpos.com/detail.php?id=21157&ses

RENCANA PEMBENTUKAN KABUPATEN MUYU DITOLAK

2008-11-11T10:52:00.000+07:00

Boven Digoel, KBC – Rencana pembentukan Kabupaten Muyu lepas dari Boven Digoel, ditolak puluhan pemuda di Tanah Merah, Papua. Menurut puluhan pemuda ini, pembentukan tersebut tidak didasarkan pada kesepakatan rakyat. Rencana tersebut juga hanyalah merupakan upaya segelintir oknum untuk meraih keuntungan dalam politik.

Reporter KBC Jerry Omona melaporkan, sejumlah pemuda ini dalam penyampaiannya, Senin (18/8) mengatakan pembentukan tersebut juga tidak beralasan karena tidak melihat sisi krusial dari pembentukan sebuah kabupaten baru. Menurut mereka, seharusnya memperhitungkan juga sisi jumlah SDA dan SDM, luas wilayah, kondisi ekonomi, sosial dan banyak lagi yang lain. Jika tetap dipaksakan, kata mereka, tentu akan bernasib buruk kelak pada rakyatnya.

“Ini yang harus diperhatikan. Jangan asal sembarangan saja untuk membentuk kabupaten, padahal kondisi sarananya saja belum ada, bagaimana nanti bisa berjalan?” tanya seorang pemuda, Natalis Kaipman, di hadapan puluhan pemuda lain di Tanah Merah dalam sebuah dialog di Wet (17/8).

Dikatakannya, rencana tersebut belum tepat dilaksanakan pada saat sekarang. Karena tentu akan mendapat respon penolakan yang sama dari masyarakat juga. Menurutnya, sebaiknya ditunda dan lebih mengkonsentrasikan diri pada proses pembangunan yang sementara berjalan di Boven Digoel. “Kita tidak usah pikir yang itu dulu, yang penting konsen pikir hal lain saja,” ujarnya.

Sebelumnya, rencana pembentukan Kabupaten Muyu telah didengungkan semenjak kurang lebih lima tahun silam. Rencana tersebut berjalan seiring dengan dibentuknya Kabupaten Boven Digoel di selatan Papua. Lepas dari Merauke pada 2002 lalu. Dalam perencanaannya, Kabupaten Muyu akan meliputi setengah dari wilayah Boven Digoel, meliputi Mindiptana dan sekitarnya.

Sumber http://www.cakrabuananews.com/detail_berita.php?id=6204

PEMEKARAN KABUPATEN BARU MEMBAWAH MALAPEKA RAKYAT PAPUA

2008-11-06T13:40:00.000+07:00

PEMEKARAN Kabupaten Dogiyai saat ini ramai dibicarakan dimedia local Papuapos dikatakan merupakan keinginan para koruptor. Tujuan mereka tidak lain adalah mencuri uang rakyat di kabupaten baru hasil pemekaran. Makanya, berbagai retorika dimunculkan untuk mendapat simpati rakyat agar pemekaran kabupaten bisa sukses. Beberapa kabupaten baru yang sedang digarap saat ini antara lain Kabupaten Dogiyai, Muyu, Yalimo, Lanni Jaya, Mamberamo Tengah, Nduga, Grime Nawa, Ilaga dan Awyu Raya.

Salah satu alasan yang banyak digembor-gemborkan para promotor pemekaran adalah untuk memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat setempat. Tetapi, alasan ini terbukti tidak benar. Berdasarkan kenyataan yang ada, kehidupan rakyat Papua semakin terpuruk justru setelah pemekaran kabupaten.

Meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya transportasi, parahnya infrastruktur, suburnya sukuisme dan hengkangnya kaum pribumi dari pusat-pusat kota menuju pinggiran kota sebagai konsekuensi logis dari arus masuk kaum pendatang yang tak terbendung bisa dijadikan ukuran ketidaksuksesan pemekaran kabupaten dan malapetaka yang ditimbulkannya.

Maka, pemekaran kabupaten di Papua sejatinya tidak bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat setempat. Tujuan sejatinya adalah memperpendek rentang kendali peluang korupsi. Mereka yang tangannya tidak menyentuh uang rakyat karena tidak punya akses ke pemerintahan terpaksa menempuh cara ini untuk memenuhi tujuan jahatnya.

Anehnya, rakyat pribumi Papua yang melarat setelah pemekaran inilah yang selalu dimobilisasi oleh segelintir pejabat dan mahasiswa pribumi yang haus kekuasaan. Mereka berkali-kali ditampilkan di media massa dan menyatakan bahwa pemekaran adalah aspirasi kami yang murni.

Padahal, ketika diajak demonstrasi mendukung pemekaran kabupaten, kebanyakan dari mereka berteriak dalam keadaan lapar. Atau, setelah berdemonstrasi, mereka masih kesulitan mencari biaya pengobatan anaknya yang menderita busung lapar. Penderitaan mereka adalah akibat langsung dari pemekaran kabupaten.

Memang, pemekaran kabupaten merupakan kebijakan Jakarta untuk memecah kekuatan rakyat yang menuntut kemerdekaan Papua setelah kejatuhan diktator Soeharto (bukan Orde Baru). Makanya, setelah pemekaran, kesejahteraan rakyat pribumi sulit dicapai. Yang tercapai adalah lemahnya gerakan kemerdekaan Papua yang diiringi dengan kelahiran koruptor di mana-mana.

Jika ditelusuri secara seksama, rakyat pribumi yang dimobilisasi saat ini untuk mendukung ide pemekaran kabupaten adalah mereka yang dulu pernah dimobilisasi untuk tujuan serupa. Setelah pemekaran kabupaten tahap pertama sukses dalam tahun 2003 lalu, kini rakyat yang sama dimobilisasi untuk kedua kalinya.

Hampir di setiap kabupaten induk maupun pemekaran, mereka yang memobilisasi rakyat untuk pemekaran kabupaten saat ini adalah sekelompok orang yang tidak mendapat posisi penting (atau sama sekali non-job) di pemerintahan setempat. Makanya, tangan mereka memang tidak akan menyentuh uang rakyat untuk selama-lamanya.

Karena tidak kuat menahan "Dahaga Korupsi" sementara mereka tidak mampu menyingkirkan pejabat korup dari kursinya, satu-satunya cara yang ditempuh adalah memobilisasi rakyat untuk membentuk kabupaten baru. Kabupaten baru adalah satu-satunya "Sumur" yang dana operasional dari Otonomi Khusus maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya bisa menjadi "Air" yang akan memuaskan "Dahaga Korupsi" mereka.

Dalam aksinya, mereka rupanya tidak mengalami kesulitan karena selain tingkat pendidikan mereka yang minim, rakyat pribumi ini sudah cukup menderita akibat ulah para anggota DPRD yang mereka pilih dalam Pemilu Legislatif 2004 maupun para Bupati dan Wabup yang mereka pilih secara langsung.

Saat berkampanye, berbagai janji muluk diteriakkan untuk mendapat dukungan suara. Setelah terpilih, mereka menguras uang rakyat layaknya uang pribadi. Mereka merasa bangga ketika berkeliaran di tengah-tengah rakyat dengan mobil yang dibeli dengan uang korupsi. Anak-anak mereka pun merasa bangga ketika berfoya-foya dengan uang hasil korupsi ayahnya.

Lebih parah lagi, mereka paling senang memamerkan barang-barang mewah hasil korupsi di depan orang-orang yang pernah mendukung mereka saat Pemilu atau Pilkada, seolah-olah ingin mengatakan : "suara yang kalian berikan dalam Pemilu dan Pilkada lalu itu hasilnya cuma ini, tolong berikan suara anda dalam Pemilu atau Pilkada berikutnya."

Orang Papua yang karakternya sebagai manusia sejati telah hancur berkeping-keping karena dijajah berbagai bangsa asing selama ratusan tahun terbukti menemui kesejatian dirinya dengan cara biadab ini. Setiap orang ingin menjadi pejabat yang sukses dan kesuksesan mereka diukur dengan suksesnya penipuan mereka terhadap rakyat sendiri dan kesuksesan menjarah uang rakyat tanpa tersentuh hukum.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Papua di Jayapura tentang korupsi yang mereka praktekkan sudah pada tingkat kronis dan pengadilan rakyat patut diterapkan untuk mengadili mereka seandainya aparat penegak hukum negara ini tidak serius meringkus mereka.

Berdasarkan hasil temuan BPK, diketahui bahwa semua kabupaten pemekaran dan kabupaten induk di Papua merupakan lahan subur bagi berkembangnya kejahatan berlabel "tikus-uang" ini. Laporan-laporan terakhir lembaga ini menyebutkan, Ratusan Milyar Rupiah milik rakyat miskin di Papua berhasil dikuras pencuri yang setiap saat mengaku peduli dengan rakyatnya.

Pencuri-pencuri itu tidak lain adalah para anggota DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kontraktor dan orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan. Tidak ketinggalan pula anak-istri, kerabat dan kenalan mereka. Parahnya, dana-dana yang dikuras sebagian besar berasal dari pos-pos vital yang menjadi program prioritas sebagaimana diamanatkan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur.

Sekedar contoh, mengacu pada laporan BPK untuk Tahun Anggaran (TA) 2004 dan TA 2005, pengeluaran di luar penghasilan pimpinan dan anggota DPRD (dana operasional, kelancaran tugas dan uang sidang) yang jelas-jelas merugikan rakyat adalah sebesar Rp. 2,56 Milyar (Kab. Tolikara), Rp. 1,51 Milyar (Kab. Mappi), Rp. 1,50 Milyar (Kab. Boven Digoel), Rp. 4,56 Milyar (Kab. Nabire) dan Rp. 1,86 Milyar (Kab. Keerom).

Sampai dengan akhir TA 2005, laporan BPK tentang uang rakyat yang dicuri telah menembus angka Rp. 550, 13 Milyar. Angka yang abnormal ini merupakan kejahatan para anggota DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kontraktor dan orang dekat plus anak-istri mereka di kabupaten-kabupaten yang telah disebutkan diatas dan beberapa kabupaten pemekaran dan kabupaten induk lainnya di Provinsi Papua.

Longgarnya pengawasan berbagai instansi terkait, lemahnya elemen penegak hukum, kebijakan "tebang pilih" yang menjadi ciri khas Rezim SBY-JK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan gertak-sambal para koruptor bahwa mereka akan mendukung gerakan kemerdekaan Papua sekiranya mereka diseret ke Pengadilan turut menjadi pemicu suburnya praktek korupsi.

Memang, pemekaran kabupaten merupakan impian para koruptor di Papua. Tetapi, rakyat pribumi-lah yang selalu dimobilisasi untuk tujuan busuk mereka, tentu saja dengan mengedepankan berbagai isu yang bisa membuat rakyat pribumi tertipu dan memberikan dukungan secara membabibuta. Oleh karenanya, stigma bahwa "Bangsa Papua adalah bangsa yang diciptakan Tuhan khusus untuk ditipu, dicongar dan diadu.

Oleh: Magapai Ipougai Waine

BLASIUS WAINE(auwat_2006@yahoo.co.id) - YOGYAKARTA

tebing siap jadi kabupaten
kota tebing tinggi kota lama (bari)WAJAR seandainya tebing menjadi pusat kota kab 4lawang karena fasilitasnya mewadai,pusat daerah ekonomi antara lubuk linggau-lahat dan alat tranportasi yang bisa membuat kota tebing menjadi sempurna.kami warga tebing tinggi sangat mendukung kota tebing tinggi menjadi kab 4lawang karena kota ini terletak dilintas sumatera.lota idaman sejak dulu.untuk DPR kami mohon kepada bapak2 yang ada disana agar secepatnya menjadi kab karena kami menunggu lama?terima kasih feby poetra tebing tinggi sumsel
feby_poetra tebing sumsel(www.mesfa_x@yahoo.co.id) - tebing sumsel

PEMEKARAN KABUPATEN DOGOYAI TIDAK TERJAMIN KESUBURAN TANAH
OLEH: BLASIUS WAINE

Banyak orang yang menduga bahwa kemakmuran dan kesejahteraan merupakan akibat dari tingkat kesuburan tanah, dan luas daerah. Serta iklim yang kobduktif
Semakin subur suatu daerah, maka akan semakin makmur dan sejahtera masyarakatnya. Pendapat ini tentu tidak semuanya salah, tetapi juga tidak semuanya benar. Dalam realitas kehidupan, ada Kamuu-Mapia dan sekitarnya memang daerah yang subur kemudian masyarakatnya makmur dan sejahtera, tetapi ada pula negeri dan daerah yang tidak subur rakyatnya makmur dan sejahtera. Sebaliknya, adapula negeri dan daerah yang subur tetapi rakyatnya miskin dalam kebijakan pemerintah daerah. Tenghoklah negeri kita yang tercinta ini, koh bisa "tongkat dan batu-pun menjadi tanaman" (lagu Kus Plus) sekiang subur makmurnya negeri kita ini, tetapi kenyataannya hingga sampai saat ini semakin banyak saja rakyat yang tinggal daerah yang selalu bekerja membantin tulang untuk memenuhi aktivitas sudah melarat dan sengsara, dan semua lari kekota siapakah yang salah ??????!!!!!!!! .
Penting disadari bahwa awal yang baik bagi pengembangan komunitas lokal adalah adanya kesadaran komunitas serta pranata-pranata sosial untuk berubah ke arah yang lebih baik. Kesadaran tersebut akan membangun semangat untuk merubah diri tanpa paksaan pihak lain dengan dukungan prinsip-prinsip kebersamaan, kemandirian, kesetaraan dan kemitraan. Dengan demikian, maka bagimana berupaya menumbuhkan model Desa Berketahanan Sosial jangan sampai ketidak efisien pelayanan publik masyarakat jadi korban dibawah kebijakan pemerintah. Itukan anehkan. Kenyatan geografis Kamuu-Mapia di beberapa wilayah memang tidak dapat terjauh hubungan terasportasi misalnya daerah Kamuu wilayah selatan Desa Matadi, Pona, bogiyateugi, bahkan didaerah Mipia selatan lainya. Model Desa yang jauh dari perkotaan ini bagaimana sistem penerapan program pembangunan dengan sebuah proses penerapan model pengembangan masyarakat yang difokuskan pada upaya komunitas lokal untuk mengembangkan potensi sosial dan alamnya yang masih alamia ini? Harapan saya bahawa musti berdasarkan prinsip-prinsip dan partisipasi dari masyarakat sebagai solusi yang sangat penting demi tercapai apa yang dipikir oleh perancan pembangunan Kabupaten Dogiyai mendatang.
Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat (Pusbangtansosmas) selama dari Kabupaten Induk Nabire tidak pernah berpikir kewilayah selatan, sehingga saat ini kondisi masih terasing, hal ini, sebagai masukan kepada Pemerintah Kabupaten Dogiyai telah menyusun dan menetapkan indikator pengembangan masyarakat yaitu
Perlindungan sosial terhadap kelompok rentan, miskin dan penyandang masalah sosial
Partisipasi masyarakat dalam Proses perencanaan Pembangunan
Pengendalian terhadap tindak kekerasan/konflik sosial
Kearifan lokal dalam memelihara Sumber Daya Alam (SDA) dan ekonomi sosial.
Kegiatan ujicoba yang dilakukan oleh Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nabire sejak tahun 1995/1997 dibuka SD Inpres Pona saat ini tidak dapat berfungsi dan tidak dapat diperhatian penuh karena hubungan trasportasi yang dapat terjangkau maka ditutupkan. Bagaimana mengembalian SD INPRES PONA yang sudah lama ditutup? Untuk menunjang pengetahuan dan memiliki relevansi dengan kebutuhan-kebutuhan strategis masyarakat . Implikasi yang diharapkan adalah terjadinya perubahan sosial yang cukup mendasar, terutama yang berkaitan dengan pengurangan masalah sosial di lingkungan masyarakat, peningkatan Sumber daya Manusia (SDA), kenyataan sumber daya Manusia (SDA) Kamuu-Mapia makin berdayanya komunitas dalam menampilkan peran sosialnya di lingkungan kelembagaan lokal, dengan kata lain, semakin perlu diwujudkannya
Maki Epuweme sebagai arti yang sangat mendalam, maka bagaimana mengkelasifikasikan dalam pengambilan kebijakan sebagai seorang yang diuji oleh masyarakat Kamuu-Mapia dalam kepimpinan birokrasi kebijakan membangun daerah yang efektif
Bagaimana fungsi Makime, makiepuweme, dengan kata lain Tuan tanah, Tuang rumah sebagai mengatur keluarga, kepala keluarga. Dahulu di kenal dengan Tonawime dipandang sebagai orang terhormat dalam masyarakat, orang tonawime tersebut tidak prinsip harta kekayaan tetapi orang yang rama-tama dan penuh dengan kasih sayang bagi-kepada masyarakat miskin, duda, janda, tanpa membedakan, marga, asal daerah sehingga dia dikenal sebagai Yotawime Koumakida. Dengan maksud bahwa apapun yang Tonawime lakukan agar masyarakat dipuji, dan dibanggakan dalam kehidupa masyarakat atau komunitas daerah setempat tersebut.

Sumber : http://www.tempointeractive.com/komentar

Kehidupan di Boven Digoel Di antara Mandobo, Muyu, dan Auyu

2008-11-04T10:13:00.000+07:00

Boven Digoel memang baru dua tahun berdiri sebagai kabupaten dengan ibu kota Tanah Merah. Namun, penduduk di "kota muda" itu sudah heterogen. Di luar tiga suku besar Papua, yaitu Mandobo, Muyu, dan Auyu, terselip suku-suku asli Papua yang datang dari luar Digoel dan pendatang dari pulau lain.

Para leluhur mewariskan sebagian besar tanah ulayat di Tanah Merah kepada marga-marga suku Mandobo. Kini di sana tercipta para "tuan tanah" yang disebut juga dengan "tuan dusun". Merekalah tokoh yang berperan besar atas pelepasan tanah-tanah ulayat kepada pendatang untuk bermukim, berusaha, atau untuk keperluan pembangunan daerah.

Jika suku Mandobo menguasai sebagian besar tanah adat di ibu kota kabupaten, orang-orang suku Muyu menduduki mayoritas posisi penting dalam struktur birokrasi Boven Digoel. Dari lebih kurang 1.800 pegawai negeri sipil di Boven Digoel, sekitar 45 persennya dari suku Muyu, sekitar 15 persen dari suku Mandobo, dan sisanya dibagi-bagi, seperti Biak, Asmat, Serui, Maluku, Kei, Toraja, Batak, Aceh, Minahasa, Bugis, Buton, dan Jawa.

Komposisi para pegawai yang lebih dari separuhnya merupakan orang-orang asli Papua tersebut sekaligus menunjukkan bahwa di sanalah sesungguhnya orientasi pekerjaan penduduk asli. Sebaliknya, sejak kabupaten berdiri dua tahun lalu, para pendatang terus membanjir mengisi kekosongan di sektor informal.

Mengunjungi Tanah Merah saat ini seperti menyaksikan metamorfose sebuah kawasan distrik menjadi ibu kota kabupaten. Kios-kios kelontong berisi barang-barang konsumsi, pakaian jadi, alat-alat elektronik, warung makan, hingga telepon seluler berikut aksesorinya.

Dua minimarket sekelas Alfamart dan Indomart juga ada di pusat keramaian di Jalan Piere Tendean, Distrik Mandobo, meski usianya belum satu tahun. Jarak keduanya sekitar 100 meter saja.

Tak mudah menemukan pemilik kios-kios yang merupakan penduduk asli Papua. Di antara mereka yang mengelola kios kelontong kecil-kecilan adalah seorang "tuan dusun" di kawasan Kampung Wet, Paulus Kaat, dan tetangganya, Fidelis.

Mayoritas penduduk asli Papua yang berdagang, baik yang secara turun-temurun tinggal di Boven Digoel maupun pendatang dari kabupaten lain, menempati kios sederhana atau menggelar dagangannya. Jenis yang dijual pun umumnya lebih sederhana, berupa hasil bumi seperti aneka sayur-mayur dan buah-buahan yang mereka petik dari kebun dan hutan.

Sedangkan para pedagang pendatang biasanya lebih agresif. Mereka secara khusus mendatangkan barang dagangan langsung dari Merauke, Makassar, bahkan Surabaya. Barang dagangan mereka mendominasi kios-kios yang buka hingga pukul 21.00 WIT.

Tempat tinggal penduduk

Kekayaan hasil hutan dan Sungai Digoel merupakan sumber protein warga. Setiap hari, ikan- ikan segar sungai berukuran besar dipasarkan di pasar tradisional yang secara alami terbentuk di tepi Digoel.

Di sana pula penduduk asli Papua yang masih tinggal di kampung-kampung sekitar Tanah Merah menjual daging buruan, seperti daging rusa dan daging babi dengan harga Rp 30.000-Rp 35.000 per kilogram.

Beberapa kali dalam sepekan, penduduk asli Papua membawa kasuari, mambruk, dan maleo, yang berhasil mereka jerat, ke pasar. Pada musim-musim tertentu juga dijual burung cenderawasih, yang umumnya dalam keadaan mati karena ditembak. Unggas buruan itu mereka jual Rp 150.000-Rp 800.000/ekor.

Di Tanah Merah, wilayah seputar pasar yang belum bernama itu merupakan pusat interaksi warga. Di sana pula muda-mudi menghabiskan akhir pekan, sekadar berkumpul dan bercengkerama.

Kawasan tersebut merupakan pusat kegiatan ekonomi dengan keberadaan minimarket dan kios-kios penjual pakaian jadi, alat elektronik, dan compact disk bajakan. Lagu-lagu yang ditembangkan grup-grup band kenamaan di Jakarta atau band lokal diputar kencang hingga malam hari.

Khusus pada hari-hari sekitar peringatan kemerdekaan RI di bulan Agustus seperti sekarang, pusat keramaian berpindah ke lapangan otsus di Jalan Trans Irian KM 1. Hampir sebulan terakhir ini digelar pasar malam yang berisi panggung hiburan.

Setiap malam, kerumunan manusia tua, muda, dan anak- anak memadati lapangan. Pada akhir pekan, pendatang dan penduduk asli yang sebagian bertelanjang kaki mengarahkan langkah ke sana.

Di sana aneka permainan ketangkasan mendominasi keramaian dengan hadiah rokok, minuman ringan, dan alat-alat elektronik, serta sepeda. Kios-kios penjual makanan bisa dihitung dengan jari.

Seluruh kios permainan dikelola para pendatang dan Jamer, sebutan untuk penduduk suku Jawa yang lahir atau besar di Merauke. Sebagian kecil saja penduduk asli Papua yang menjadi operator permainan atau menggelar buah pinang di atas karung plastik dengan penerangan pelita.

Sumber : http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0708/24/daerah/3782998.htm